Peringati Harlah Pancasila, Pemprov Lampung Kukuhkan Komitmen terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa

LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila ke-80 Tahun 2025 bertempat di Lapangan Korpri, Senin (2/6/2025).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), Yudian Wahyudi dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan bahwa peringatan Harlah Pancasila bukan hanya memperingati momentum lahirnya rumusan dasar negara, namun menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen rakyat Indonesia terhadap nilai-nilai luhur pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," ucapnya.

BACA JUGA:100 Hari Kerja Mirza-Jihan, Pemprov Lampung Bangun Konektivitas dan Infrastruktur Pertanian

BACA JUGA:Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Jalin Kerjasama dengan Unila

Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 

"Melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan: dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital," ucapnya.

"Kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral," lanjutnya.

Selain pendidikan, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak pada rakyat.

"Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan," tegasnya.

Selain pada lingkungan pendidikan, pemerintahan dan ekonomi, Pancasila juga harus ditanamkan dalam ruang digital.

"Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan," tegasnya.

Dalam implementasinya, Kepala BPIP menyadari bahwa penerapan Pancasila ini tidak dapat dijalankan sendiri, namun perlu dijalankan oleh seluruh pihak.

Sumber: