Inventarisasi Kebutuhan Disdikbud Identifikasi Sekolah SD-SMP Se-Tubaba

Lampungnewspaper.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) berkomitmen memajukan dunia pendidikan dari berbagai perspektif. Upaya menciptakan kenyamanan proses belajar mengajar di Sekolah, akan menjadi perhatian penting, guna memberikan dukungan tersedianya sarana prasarana di Sekolah SD, SMP di Tubaba. \"Tahun 2021 ini, kita akan melakukan Identifikasi Sekolah SD, SMP se-Tubaba, guna menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah,\" Kata M.Badri, SE.,MH Kabid Pendidikan dasar (Dikdas) di dampingi Kasi SD-SMP Qhodi Putra Bujung, S.Kom.,MM mewakili Kepala dinas Dikbud Tubaba, Budiman Jaya, S.STP., M.IP, Selasa (26/1) diruang kerjanya. Identifikasi pada 224 Sekolah yang tersebar di Tubaba yang terdiri dari 50 SMP Negeri/Swasta dan 174 Sekolah Dasar (SD) lanjut Badri dimaksudkan untuk, mengetahui secara jelas apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah dalam skala prioritas. \"Hasil Identifikasi sekolah akan diserahkan kepada konsultan untuk kemudian di verifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah. Kemudian Disdikbud Tubaba akan turun, bersama kepala sekolah dan operator akan membuka link Dapokdik Sekolah untuk mengetahui secara jelas apa saja kebutuhannya,\" jelasnya. Dari proses identifikasi data yang singkron dan telah mendapatkan kesesuaian lanjutnya, akan diusulkan melalui aplikasi Krisna kepada Kementrian. \"Kami berharap pihak sekolah dapat kooperatif dalam pelaksanaan program Identifikasi Sekolah ini,\" pungkasnya. Sementara itu dijelaskan oleh Kasi SD, SMP Disdik Tubaba Qhodi Putra Bujung bahwa, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) memegang peranan penting dalam proses Identifikasi sekolah yang dilaksanakan di seluruh SD, SMP yang ada di Tubaba. \"Dapodik berisi data tentang sarana prasarana sekolah, sertifikasi guru, BOS, tenaga pendidikan, siswanya yang menjadi sumber dari segalanya, jadi Dapodik sekolah harus valid,\" terangnya. Ada dilema antara Dapodik dan Akreditasi sekolah lanjut Qhodi, Karena kadang sekolah lebih konsen pada akreditasi sekolah yang mengesankan sekolah itu kondisinya baik. Padahal ketika kita usulkan Dapodik sekolah tidak valid, akhirnya usulan kita ditolak. \"Contoh ada sekolah yang memiliki guru tersertifikasi 5 orang, sementara siswanya minim, di Dapodik akhirnya siswa dipecah menjadi 2 rombongan belajar (rombel) yang mengesankan ada 2 ruang kelas, padahal siswa itu 1 kelas, ya ini sampai kapanpun kalau kita usul ruang kelas baru (RKB) ya tidak akan dikabulkan, karena dianggap sudah ada 2 ruang kelas, padahal kondisi yang sebenarnya sekolah itu kekurangan ruang kelas belajar,\" pungkasnya. (SANUR)

Sumber: