Pemprov Lampung dan Kementerian Komitmen Perkuat Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak

Selain RBI, Menteri juga menekankan dua agenda besar lainnya, yaitu perluasan layanan SAPA 129 ke tingkat kabupaten/kota, serta pengendalian kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data Simfoni PPA mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki korban terbanyak, baik anak (140 korban) maupun perempuan (69 korban). Kekerasan fisik, seksual, dan penelantaran masih mendominasi, dengan rumah tangga sebagai lokasi tertinggi. Hingga 26 September 2025, tercatat 586 kasus kekerasan, di mana 504 kasus (86%) menimpa perempuan dan 420 kasus (72%) menimpa anak.

Menteri juga menyoroti tingginya angka perkawinan anak, meskipun di Lampung trennya sudah menurun menjadi 4,87% pada 2024, lebih rendah dari rata-rata nasional 5,90%. Namun ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk terus menekan angka perkawinan anak hingga level terendah.

Dalam kesempatan ini, Menteri PPPA juga mengapresiasi Lampung atas capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya tahun 2023 dan predikat Provinsi Layak Anak (PROVILA) tahun 2025. Dari 15 kabupaten/kota, delapan di antaranya meraih predikat Nindya, dua Madya, dan lima Pratama.

Selain itu, Lampung juga menerima DAK Non Fisik PPA 2025 bersama 14 kabupaten/kota lainnya, yang diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Baik Pemprov Lampung maupun Kementerian PPPA menegaskan bahwa capaian pembangunan perempuan dan anak tidak bisa dicapai tanpa sinergi dan kolaborasi.

“Seluruh kepala daerah di Lampung berkomitmen mendukung program-program Kementerian PPPA secara konsisten, berkelanjutan, dan berintegrasi,” tegas Wagub Jihan.

Menteri PPPA pun menambahkan, “Setiap program yang kita jalankan bukan hanya untuk meraih penghargaan, tetapi untuk memastikan setiap perempuan dan anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk maju, khususnya di Provinsi Lampung.”

Dengan momentum komitmen bersama yang ditandai penandatanganan oleh seluruh kepala daerah se-Lampung, diharapkan pembangunan di Provinsi Lampung semakin inklusif, responsif gender, ramah anak, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sumber: