Pemprov Lampung Ikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Askompsi Digital Leadership Government Award 2023

Pemprov Lampung Ikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Askompsi Digital Leadership Government Award 2023

--gambar: lampungprov.go.id

BANDARLAMPUNG, LAMPUNGNEWSPAPER - Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Senen Mustakim, mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Askompsi Penghargaan Pemerintah Digital Leadership 2023 secara virtual. Acara ini dibuka oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Erliani Budi Lestari, di Ruang Video Conference Lantai I Diskominfotik Provinsi Lampung pada hari Jumat, 9 Juni 2023.

 

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat menjalin hubungan yang baik. Erliani Budi Lestari, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, menyampaikan pentingnya dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

 

SPBE memiliki visi "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Selain itu, SPBE juga memiliki empat misi, yaitu:

 

  1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. 
  2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. 
  3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal. 
  4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

 

Sementara itu, CEO Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, menyatakan bahwa untuk tahun 2023, kategori yang digunakan adalah "kolaborasi dan keterlibatan" (collaboration and engagement). Hal ini berkaitan dengan kemampuan Sekretaris Daerah dalam mengkolaborasikan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menjalankan digitalisasi pemerintahan.

Sumber: