BPK Temukan Kasus Korupsi Lampung Utara

pelanggaran administrasi Birokrasi bahkan terindikasi terjadi tindak pidana korupsi.

Masalah dalam rangkaian tunda bayar tahun 2018 itu meliputi dugaan

penyimpangan Dana DAK 2018 yaitu uang muka kegiatan konstruksi yang

tidak dibayarkan kepada rekanan.

” Temuan yang tercantum dalam LHP BPK, kekurangan Volume/kelebihan

Bayar, yang belum semuanya dikembalikan pihak rekanan.”

“Besar sekali energi masyarakat yang terkuras di peristiwa Tunda Bayar

2018, dan sampai sekarang masih belum selesai.Saya Cukup Intens

mengikuti masalah 2018, kalau tidak salah ada beberapa rekomendasi BPK

untuk penyelesaian masalah itu dan mungkin kegiatan Inspektorat yang

jadi Kasus ini termasuk rekomendasi dari BPK,”terangnya.

Mantan Ketua KNPI Lampung Utara menegaskan, pihaknya sangat

mendukung langkah Aparat Penegak Hukum (APH) karena pada pada

prinsipnya warga Lampura tidak anti pemberantasan korupsi.

Kendati demikian Ia berharap APH juga dapat mempertimbangkan kondisi

psikologis ASN Lampura karena hal itu juga berpotensi adanya ketakutan

Sumber: