Pemprov Lampung Ikuti Rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah yang Dipimpin Presiden Joko Widodo

BANDARLAMPUNG, LAMPUNGNEWSPAPER - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 dengan tema 'Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi' secara daring yang diselenggarakan di Ruang Sakai Sambayan pada hari Rabu (14/06/2023).

 

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih atas kerja keras BPKP dalam menjaga tata kelola pemerintahan saat ini. Ia menyatakan, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang telah bekerja sama dalam menjaga tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan saat ini pemerintah sedang fokus untuk meningkatkan produktivitas, terutama menuju Indonesia Emas 2045."

 

Dalam situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung, mencapai Indonesia Emas 2045 bukanlah hal yang mudah. Presiden Joko Widodo menyebutkan, "Situasi global dan situasi ekonomi dunia tidak mendukung. Ketika saya berada di Hiroshima, Jepang pada pertemuan G7 kemarin, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan bahwa IMF telah memiliki 96 negara sebagai pasien. Hal ini menunjukkan bahwa dunia saat ini benar-benar menghadapi situasi yang sulit."

 

Dalam konteks tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pengeluaran yang dilakukan melalui APBN maupun APBD harus dilakukan dengan bijak. Ia mengatakan, "Oleh karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN, APBD, atau yang ada di BUMN harus digunakan secara produktif, karena mendapatkan uang sangatlah sulit. Pengawasan memainkan peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045."

 

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan mengapa ia sering melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Ia mengatakan, "Saya ingin memastikan bahwa apa yang kita programkan dapat benar-benar sampai kepada rakyat dan masyarakat."

 

Presiden Joko Widodo juga menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan harus berorientasi pada hasil, bukan hanya pada prosedurnya. Ia menyampaikan, "Saya ingin pengawasan ini berorientasi pada hasil, bukan hanya pada prosedurnya. Karena banyak anggaran APBN dan APBD yang tidak optimal, saya ingin mengingatkan kepada semua pihak baik di pusat maupun di daerah mengenai penggunaan anggaran."

 

Presiden Joko Widodo juga meminta BPKP untuk melakukan pengawasan yang berorientasi pada hasil. Ia mengatakan, "Tugas BPKP saat ini harus berorientasi pada hasil. Arahkan daerah, pusat, semua BUMN, kementerian, lembaga agar hal-hal konkret dapat produktif."

 

Sumber: