Survei RILIS: Mentan Amran dan Menkeu Purbaya Bintang Baru Kabinet Prabowo-Gibran

JAKARTA, LAMPUNGNEWSPAPER - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa telah menjadi bintang baru dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedua menteri non parpol tersebut memiliki tingkat kesukaan (likable) dan kepuasan atas kinerjanya cukup tinggi.  Sekitar 88,4% publik mengaku suka kepada Menteri Purbaya. Dan 87,2% publik mengaku suka kepada Mentan Amran.   

Tingkat kesukaan terhadap Purbaya dan Amran tersebut hampir berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya. Sekitar 83,6% publik mengaku puas atas kinerja Mentan Amran dan 82,8% mengaku puas atas kinerja Menkeu Purbaya.   

Demikian temuan data survei yang disampaikan Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam kepada pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).  Survei dilakukan dari tanggal 11 – 16 Oktober 2025 di 6 propinsi se-Pulau Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  dan Jawa Timur. 

"Terkait alasan memilih 6 wilayah se-Pulau, karena jumlah penduduk di wilayah ini sudah mencerminkan 70% pemilih nasional. Sehingga, pemenang Pilpres di Pulau Jawa sudah bisa dipastikan akan menjadi pemenang Pilpres nasional," katanya.

Survei  menggunakan metode standar, Multistage Random Sampling, jumlah Responden awal 800 orang yang diwawancara secara tatap muka langsung, dengan Margin of Error  plus minus 3,47%.

Arman menjelaskan, karena banyaknya jumlah menteri dalam kabinet yang harus dipotret, hasil survei yang terkait dengan tingkat kepuasan publik atas kinerja para menteri,  dikelompokan menjadi 4 divisi.

Pertama, divisi I yang meraih angka kepuasan diatas 80%, divisi II yang dibawah 80%, divisi III yang memiliki tingkat kepuasan dibawah 70% dan divisi IV kepuasan dibawah 60%.

“Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya,” katanya. 

Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%,  Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

Dibawahnya, Arman melanjutkan, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi  61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2  dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Rini Widyantini masing-masing di angka  56,8%.

"Selebihnya, ada juga para menteri yang tingkat kepuasaannya dibawah 50% seperti Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar 49,7%, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 44,1%  dan Menteri HAM Natalius Pigai 32,4%," ungkapnya.  

Saat ditanya apa saja yang membuat dua menteri, Amran dan Purbaya masuk dalam kategori divisi I, Arman menjelaskan, dari analisis kualitatif yang diperolehnya, salah satunya karena kedua menteri itu dipersepsi positif sebagai menteri yang tegas, berani, jujur, bersih dan anti korupsi. 

Sumber: