Ketersediaan Pupuk dan Benih Unggul Sukseskan Swasembada Pangan Nasional

BANDARLAMPUNG - Swasembada pangan saat ini menjadi salah satu program perioritas pada kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

 

Hal itu disampaikan Plt Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian, Taufik Ratule saat diskusi publik HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung ke-55, di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Rabu (28/5/2025).

 

Dia menyampaikan, ada beberapa poin penting dari Kementerian Pertanian agar swasembada pangan berjalan, salah satunya solusi cepat.

 

"Jadi, semua bahan seperti pupuk, benih, optimalisasi lahan, irigasi harus disiapkan, termasuk juga pelibatan petani milenial khususnya dalam transformasi pertanian modern," kata dia, dalam pemaparannya.

 

Dr lulusan Universitas Putra Malaysia ini melanjutkan, poin lainnya dalam penanganan swasembada pangan yakni benih unggul dan ketersediaan pupuk.

 

Saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan swasta untuk membantu menyiapkan benih unggul dan ketersediaan pupuk.

 

"Ini semua tujuannya agar pangan berkualitas, sehingga akan lebih bagus. Kemudian, pupuk juga harus tepat waktu dan tepat sasaran," tegasnya.

 

Menurutnya, pangan adalah persoalan yang sangat penting. Sebab, ini merupakan persoalan pangan yang menyangkut hidup orang banyak, jika pangan bermasalah tentu akan berdampak yang krusial di negara kita.

 

Memang, lanjut dia, pada beberapa belakangan tahun terakhir, secara global terjadi beberapa kekurangan pangan. Ada beberapa negara kelaparan, karena memang terjadi penurunan ketersediaan pangan.

 

"Ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya pada Tahun 2023 terjadi elnino, sehingga terganggu hingga mencapai skala dua, sehingga menyebabkan penurunan produksi pangan secara global," jelasnya.

 

"Namun, saat ini Kementerian Pertanian telah melakukan mitigasi pengendalian, sehingga produksi beras sudah mulai membaik. Oleh karena itu, ini harus tetap kita jaga, bahkan kita bisa juga ekspor ke negara lain," sambungnya.

 

Agar swasembada pangan tetap tumbuh positif, Kementerian Pertanian berharap agar semua stakeholder harus terlibat dalam satu komando.

 

"Jadi, kita harus bekerja sama untuk meyakini bahwa swasembada pangan bisa dicapai, sehingga berkelanjutan. Oleh karena itu, stakeholder yang sudah bekerja bersama-sama, swasta, BUMN, TNI, Polri melakukan pengawalan agar swasembada pangan bisa tercapai," tutupnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto mengatakan, jika Lampung diminta untuk dapat menopang provinsi lain yang dinilai belum mandiri dalam produksi beras.

 

Ia mengatakan, produksi gabah di Lampung mencapai 2,79 juta ton per tahun. Jumlah tersebut melebihi kebutuhan konsumsi dari masyarakat Lampung yang hanya 870 ribu ton per tahun, dengan asumsi konsumsi 90 kilogram per kapita per tahun. 

 

"Lampung tahun 2025 oleh Kementerian Pertanian ditargetkan untuk peningkatan produksi gabah sebesar 3,5 juta ton. Produksi padi kita sebenarnya kalau untuk dalam daerah sudah cukup. Namun kita diminta untuk memenuhi kebutuhan daerah lain," kata Bani saat memberikan keterangan, Rabu (28/5/2025). 

 

Bani mengatakan jika banyak tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan swasembada pangan. Seperti adanya alih fungsi lahan, dimana sejak tahun 2019 hingga 2024 penurunan luas lahan baku sawah di Lampung cukup tinggi. 

 

Dimana pada tahun 2019 luas lahan baku sawah mencapai 361 ribu hektare namun pada tahun 2024 luas lahan baku sawah tersisa 337 ribu hektare atau mengalami penurunan 24.414 hektare atau 6,75 persen. 

 

"Ini masalah yang harus diselesaikan, saat ini kita sedang menyusun perda agar ini masuk didalam lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan ini harus dipertahankan," katanya. 

 

Selain itu tantangan lainnya adalah ketersediaan alat mesin dan pertanian (alsintan). Saat ini alsintan yang dimiliki hanya berjumlah 6.821 unit sementara untuk kebutuhan ideal sebanyak 88.079 unit. 

 

"Alsintan ini seperti traktor roda empat, roda dua, kombain kemudian pompa air. Kebutuhan kita 88.079 unit jadi hanya terpenuhi sekitar 7,74 persen. Ini bagaimana caranya bisa menggaet swasta," sambungnya. 

 

Selain itu Lampung juga menghadapi masalah penurunan kapasitas infrastruktur irigasi. Dimana jaringan irigasi yang rusak sedang sepanjang 76.600 meter, rusak berat 106.851 meter dan rusak ringan 31.980 meter. 

 

"Ada juga sedimentasi yang besar sekitar 293.727 meter dan ini juga menganggu, produksi padi sangat memerlukan air yang banyak di dalam setiap fase pertumbuhan nya," imbuhnya. 

 

Menurutnya, tahun ini pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian Pertanian dan Kementerian PU. Dimana semua jaringan irigasi yang rusak di Lampung akan diperbaiki oleh Kementerian PU.

 

"Kita juga menghadapi penurunan jumlah petani, saat ini petani kita usianya sudah diatas 55 tahun bahkan diatas 60 tahun. Dan ini jumlah nya terus berkurang sementara milenial kita tidak tertarik dengan pertanian," tutupnya. 

 

Kegiatan diskusi PWI Lampung bertajuk "Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional" didukung sejumlah perusahaan swasta dan BUMN.

 

Diantaranya PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera (PHE OSES), PT Bukit Asam, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung, Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank Lampung.

 

Selain itu, PTPN 4 dan PTPN 1 Regional 7, Perum Bulog Kanwil Lampung dan beberapa instansi lainnya.

Sumber: