DPRD Lampung Timur Terima Audiensi IWO, Sepakat Buka Ruang Kolaborasi untuk Kemajuan Daerah

LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menerima audiensi jajaran pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO), Kamis 8 Mei 2025.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting dalam membangun sinergi antara lembaga legislatif dan insan pers demi mendorong pembangunan daerah.

Audiensi diawali dengan sambutan dari Sekretaris IWO Lampung Timur, Waris Afandi, yang memperkenalkan jajaran pengurus yang hadir. Turut hadir Ketua PD IWO Lampung Timur, Azzohirri. ZA atau yang akrab disapa Ayah Heri, Penasehat Hukum Sopiyan Sobing, serta sejumlah pengurus lainnya.

Rombongan IWO diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung Timur Hj. Rida Rotul Aaliyah, didampingi Sekretaris DPRD M. Noer Al Syarif, serta tiga anggota DPRD yakni Ketua Komisi I H. Paryoto, Iksan Nurjanah dari Fraksi Golkar, dan Alfirman dari Fraksi NasDem.

BACA JUGA:Jajaran Pengurus IWO Lampung Timur Gelar Halal Bihalal

BACA JUGA:Pelindo Undang IWO Lampung: Bangun Sinergi Hadapi Disrupsi Media dan Perkuat Profesionalisme Jurnalis

Dalam pemaparannya, Ketua IWO Lampung Timur, Azzohirri ZA, menyampaikan bahwa organisasi yang ia pimpin merupakan bagian dari IWO pusat di bawah kepemimpinan Yudistira, yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM.

Pada kesempatan itu, Azzohirri menyampaikan tujuh poin aspirasi yang sebelumnya juga telah disampaikan kepada Bupati Lampung Timur. Ketujuh poin tersebut antara lain:

1. Dukungan terhadap program pemerintah pusat (Prabowo-Gibran), Gubernur Lampung, dan Pemkab Lampung Timur.

2. Rencana pendirian sekretariat bersama untuk wadah kolaborasi media, LSM, ormas, masyarakat adat, dan penggiat sosial.

3. Penguatan potensi lokal berbasis kearifan budaya Abung Siwo Migo dan Sekampung Lima Migo.

4. Dorongan agar Pemkab mengupayakan regulasi pertambangan batu dan pasir untuk meningkatkan PAD.

5. Usulan pengembalian dana kas daerah sebesar Rp106 miliar yang hilang di BPR Tripanca Setiadana.

6. Dukungan pembangunan berbasis skala prioritas serta pengawasan terhadap infrastruktur agar tidak ada proyek terbengkalai.

Sumber: