Politikus PDIP, Muchamad Nabil Haroen mengatakan wacana pemulangan eks kombatan ISIS harus dikaji secara komprehensif dan tidak dilakukan secara gegabah. Foto/dpr.go.id
Wacana pemulangan eks kombatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) harus dikaji secara komprehensif dan tidak dilakukan secara gegabah. Jika mereka harus dipulangkan ke Indonesia, mereka tidak cukup berikrar setia kepada NKRI tapi harus dideradikalisasi secara menyeluruh.
Pandangan tersebut disampaikan Politikus PDIP, Muchamad Nabil Haroen di Jakarta, Kamis (6/2/2020). \"Wacana pemulangan eks kombatan ISIS yang dilontarkan Menteri Agama harus dipertimbangkan secara matang,\" ujarnya.
Menurut Gus Nabil, sapaan akrabnya sebelum mengambil kebijakan ataupun keputusan terhadap eks kombatan ISIS tersebut, idealnya harus ada riset matang terkait implikasi, prosedur, serta dampak yang akan terjadi jika mereka kembali ke Indonesia. Sebab keberadaan mereka berpotensi meresahkan masyarakat, bahkan dapat mengancam stabilitas negara.
Di sisi lain, pihaknya melihat ada persoalan kemanusiaan yang juga harus dipertimbangkan karena eks kombatan tersebut berasal Indonesia. \"Jadi, harus ada kajian mendalam dulu. Saya kira Menteri Agama harus melihat persoalan secara lebih komprehensif,\" tutur Gus Nabil yang juga Ketua Umum Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU), Pagar Nusa ini.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya prosedur deradikalisasi dan klasifikasi dalam penanganan eks kombatan ISIS jika diterima pulang ke Indonesia. \"Artinya memperlakukan mereka harus dengan klasifikasi serta deradikalisasi yang menyeluruh. Tidak cukup hanya aspek formal dengan sumpah atau penandatangan legalitas untuk setia pada NKRI,\" tegasnya.
Menurut Gus Nabil, prosedur-prosedur deradikalisasi harus ditempuh sebab mereka juga butuh pendampingan. Begitu pula untuk bisa kembali ke tengah masyarakat, dibutuhkan bantuan dari banyak pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk komunitas-komunitas masyarakat semisal pesantren untuk deradikalisasi dari konteks ideologi. ()
\"Kita tidak bisa hanya dengan deradikalisasi formal, perlu juga kerja sama dengan pelibatan pesantren untuk deradikalisasi melalui pengajaran agama yang moderat. Tentu saja, setelah ada klasifikasi kombatan serta melalui pemeriksaan indeks radikalisme mereka,\" kata Gus Nabil.
Dia mengatakan kolaborasi antara institusi negara, pesantren serta ormas Islam moderat semisal NU dan Muhammadiyah untuk menyusun program deradikalisasi harus dilakukan secara komperhensif pula. Sebab yang dilawan dari eks kombatan tersebut adalah ideologi. Untuk melawan ideologi menurut anggota Komisi IX DPR ini harus lewat pendekatan ideologi dan pengetahuan.
\"Kalau melawan ideologi, ya harus dari pendekatan ideologis dan pengetahuan. Namun, kalau mereka berangkat ke Suriah, Afghanistan, Irak dan menjadi anggota ISIS karena faktor ekonomi, ya harus pakai pendekatan ekonomi, misalnya dengan pemberdayaan,\" terangnya.
Pihaknya juga melihat penanganan eks ISIS juga juga menjadi tantangan dunia internasional. \"Kita harus kaji betul positif negatif atas pemulangan ini. Apakah diterima pulang ke Indonesia atau tidak. Jika tidak boleh pulang, terus mereka akan ke mana? Ini isu internasional yang melibatkan pelbagai negara,\" kata Gus Nabil.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan ISIS masih bisa dipulihkan status ke-WNI-annya. Hal ini dia sampaikan menanggapi adanya 660 WNI pro ISIS yang kini nasibnya terkatung-katung di Suriah. ()
“Kalau menurut saya mereka kan WNI, tidak salahnya mereka diterima dengan baik di sini,” kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (6/2/2020).
Namun, tak semudah itu mereka bisa kembali ke Tanah Air. Perlu beberapa syarat agar kembalinya mereka ke Indonesia tak jadi masalah baru. Salah satu caranya agar hal tersebut tak terjadi adalah dengan program reideologisasi dengan menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan agar ideologi mereka soal negara Islam hilang.