"Setelah kami lihat minggu perminggu di bulan Juli ini dimana sampai minggu ketiga Juli 2023 realisasi APBN di Provinsi Lampung masih lebih tinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia," sambung dia.
Guna memenuhi target pendapatan dan belanja APBN, pihaknya berupaya melakukan perjanjian Kerja Sama Operasional pemungutan pajak pusat dan daerah OP4D (DJP, DJPK dan Pemda). Lalu optimalisasi perluasan basis pemajakan dan penguatan ekstensifikasi pajak sebagai tindak lanjut PPS 2022.
"Dari sisi Pemda, kami sedang mendorong Pemda untuk melakukan penguatan Local Taxing Power," jelasnya.
Terakhir, untuk upaya pencapaian target belanja yaitu bagaimana proaktif mendorong satker dan Pemda untuk konsisten dan mematuhi rencana kerja dan serapan anggaran melalui koordinasi secara intens, one on one meeting dan sosialisasi khususnya yang berkinerja rendah.
"Kemudian melakukan monitoring dan langkah langkah strategis sebagai effort atas satker atau pemda yang berkinerja rendah secara mingguan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Lampung Dudung Rudi Hendratna menambahkan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang mencapai Rp3,82 triliun atau 40,94 persen dari pagu ini tentunya tumbuh sebesar 17,42 persen (yoy).
"Kinerja BPP ini menstimulus perekonomian sekaligus menjaga daya beli masyarakat Lampung, karena 22,68 persen dari BPP atau sebesar Rp872,02 miliar merupakan belanja untuk program-program Prioritas Nasional (PN) yang menyentuh langsung kepentingan publik dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat," kata Dudung.
Adapun tujuh Program Prioritas Nasional tersebut, antara lain PN Ketahanan Ekonomi, PN Pengembangan Wilayah, PN Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN Penguatan Infrastruktur, PN Pembangunan Lingkungan Hidup, serta PN Stabilitas Politik Hukum dan Transformasi pada Publik.