Jika polemik Shopping Center berkembang menjadi arena pertarungan pengaruh di antara unsur-unsur kepemimpinan Kota Metro, masyarakat patut mengingatkan agar konflik elite tidak menggeser kepentingan warga yang seharusnya menjadi pusat penyelesaian.
Pedagang bukan alat tawar-menawar politik. Anak muda bukan properti kepentingan. Keselamatan masyarakat bukan komoditas yang boleh dipertukarkan dengan keuntungan elektoral ataupun popularitas sesaat.
Kepemimpinan Bukan Pertunjukan Keberanian
Seorang pejabat publik berhak menyampaikan pandangan, mengusulkan kebijakan, dan memperjuangkan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan. Namun, jabatan publik juga membawa tanggung jawab atas tindakan dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat.
Kepemimpinan bukan perlombaan untuk terlihat paling berani atau kompetisi merebut simpati dengan mengambil posisi yang berlawanan dengan kebijakan pihak lain. Kepemimpinan menuntut kemampuan menimbang konsekuensi, menyampaikan fakta secara jujur, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik, sekalipun keputusan itu tidak selalu populer.
Karena itu, kritik terhadap langkah Wakil Wali Kota Metro harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab tersebut. Yang perlu diuji bukan sekadar apakah tindakannya memperoleh dukungan, melainkan apakah keputusan itu didukung kepastian teknis, pertimbangan keselamatan, dan solusi konkret bagi warga.
Jika kelayakan bangunan belum dipastikan, pemerintah semestinya menuntaskan evaluasi teknis dan menjelaskan hasilnya kepada masyarakat. Jika bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, dasar dan batas pemanfaatannya perlu disampaikan secara terbuka. Jika belum, pemerintah harus menyiapkan alternatif yang tidak mengorbankan penghidupan warga.
Itulah ukuran keberpihakan yang substantif: menyelesaikan persoalan, bukan sekadar memenangkan narasi.
Jangan Biarkan Keselamatan Menjadi Taruhan Politik
Saya menyayangkan apabila polemik Shopping Center dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik kepemimpinan Kota Metro untuk membangun citra melalui simbol keberpihakan, sementara persoalan kelayakan bangunan dan masa depan pedagang masih menuntut penyelesaian.
Kritik ini bukan penolakan terhadap hak masyarakat untuk beraktivitas, bukan pula pembenaran otomatis atas setiap kebijakan pembongkaran. Keputusan mempertahankan, membatasi penggunaan, atau membongkar bangunan harus memiliki dasar teknis, hukum, dan administratif yang dapat diuji.
Namun, ada satu prinsip yang tidak semestinya dinegosiasikan: keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama, bukan variabel yang dikorbankan dalam persaingan politik.
Tanggung jawab seorang pemimpin tidak selesai ketika kamera berhenti merekam atau kerumunan membubarkan diri. Tanggung jawab itu terlihat dari keputusan yang diambil setelah sorotan mereda: apakah risiko telah diperiksa, apakah warga telah dilindungi, dan apakah solusi yang ditawarkan benar-benar menyelesaikan masalah.
Jika demi meraih simpati politik masyarakat didorong kembali memasuki bangunan yang kelayakannya belum dipastikan, langkah tersebut layak dikritik sebagai pengambilan risiko yang tidak bertanggung jawab. Bukan karena bencana pasti terjadi, melainkan karena keselamatan publik menuntut kepastian yang tidak dapat digantikan oleh retorika politik.
Jangan sampai atas nama membela rakyat, seorang pemimpin justru mengabaikan prinsip paling mendasar dalam kepemimpinan: melindungi rakyat dari risiko yang seharusnya dapat dicegah.
Sebab, dalam politik, seseorang mungkin memperoleh keuntungan dari sebuah pertaruhan. Namun, ketika yang dipertaruhkan adalah keselamatan warga, tidak ada kemenangan politik yang sebanding dengan harga yang mungkin harus dibayar masyarakat.