Bangunan yang telah lama berdiri tidak semestinya dinilai aman hanya karena selama bertahun-tahun masih digunakan. Sebaliknya, bangunan tersebut juga tidak boleh langsung dinyatakan berbahaya hanya berdasarkan usianya. Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan oleh tenaga ahli yang kompeten, dengan metode yang sesuai dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Konteks kegempaan juga perlu diperhitungkan. Informasi mengenai gempa bermagnitudo 2,6 di sekitar Kota Metro dan dugaan keberadaan sesar aktif yang belum terpetakan secara memadai perlu diverifikasi melalui sumber resmi dan kajian ilmiah. Keterangan BMKG mengenai lokasi pusat gempa, karakteristik sesar, serta tingkat ancamannya harus didasarkan pada data yang dapat diuji.
Namun, kebutuhan akan verifikasi bukan alasan bagi pemerintah untuk mengesampingkan prinsip bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas.
SNI 1726:2019 mengatur tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nongedung. Standar ini relevan dalam evaluasi aspek kegempaan, tetapi bukan satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan bangunan lama. Pemeriksaan harus mempertimbangkan kondisi aktual bangunan dan ketentuan teknis yang relevan.
Risiko bencana tidak boleh dibesar-besarkan untuk memenangkan perdebatan, tetapi juga tidak boleh dikesampingkan demi kepentingan pencitraan. Ketidakpastian teknis bukan bukti bahwa bencana akan terjadi, tetapi juga bukan alasan untuk mengabaikan langkah pencegahan.
Dalam urusan keselamatan publik, yang dibutuhkan bukan keberanian berspekulasi, melainkan keberanian memastikan.
Berjudi dengan Risiko yang Ditanggung Orang Lain
Metafora berjudi dalam judul opini ini bukan tuduhan bahwa seorang pejabat secara harfiah mempertaruhkan nyawa warga. Maknanya terletak pada pengambilan risiko yang konsekuensinya berpotensi ditanggung masyarakat, sementara keuntungan politiknya dapat dinikmati oleh pengambil keputusan.
Jika sebuah bangunan belum dinyatakan layak, tetapi masyarakat didorong kembali menggunakannya, siapa yang menanggung konsekuensi apabila kemudian ditemukan persoalan keselamatan? Pedagang yang menggantungkan penghidupan di dalam gedung, anak muda yang datang untuk berkegiatan, pengunjung yang tidak mengetahui kondisi teknis bangunan, atau pejabat yang mengeluarkan ajakan tersebut?
Pertanyaan itu bukan ramalan bahwa bangunan akan runtuh. Tanpa hasil pemeriksaan yang relevan, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Shopping Center pasti mengalami kegagalan struktur. Namun, karena dampak kegagalan bangunan dapat sangat serius, keputusan mengenai penggunaannya harus didasarkan pada penilaian risiko yang memadai.
Dalam tata kelola publik, prinsip kehati-hatian menuntut agar potensi bahaya ditangani secara proporsional sebelum masyarakat terpapar risiko yang tidak perlu. Jika hasil pemeriksaan belum tersedia, langkah yang bertanggung jawab adalah memastikan status kelayakan bangunan, bukan menjadikan aktivitas masyarakat sebagai pembuktian informal atas keamanannya.
Gedung publik bukan laboratorium untuk menguji keberanian politik. Keselamatan warga bukan instrumen untuk mengukur popularitas. Ketiadaan kecelakaan pada hari ini pun tidak otomatis membuktikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik.
Membela Pedagang Tanpa Mengabaikan Keselamatan
Pedagang Shopping Center berhak memperoleh kepastian mengenai tempat usaha dan masa depan penghidupannya. Anak muda, termasuk Generasi Z, juga berhak mendapatkan ruang kreatif yang aman, terjangkau, dan mudah diakses. Kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan dengan upaya memastikan keselamatan bangunan.
Pemerintah dapat membuka dialog, menyediakan lokasi alternatif, memfasilitasi ruang usaha sementara, dan menyiapkan tempat berkegiatan bagi komunitas kreatif. Jika bangunan dinyatakan layak dengan persyaratan tertentu, pemanfaatannya dapat dipertimbangkan sesuai hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika ditemukan risiko yang mengharuskan pembatasan, pemerintah berkewajiban menjelaskan alasan dan langkah penanganannya secara terbuka.
Keselamatan tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan nasib pedagang, sebagaimana kepentingan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan. Pemimpin yang berpihak kepada rakyat semestinya mampu memperjuangkan keduanya sekaligus.