Oleh: Hendi Dwiputra (Paralegal Poetra Nusantara Law Office)
Ketika simpati politik lebih diutamakan daripada kepastian keselamatan, ruang publik berisiko menjadi panggung pertaruhan yang tidak semestinya ditanggung masyarakat.
Dalam politik, keberpihakan kepada rakyat kerap menjadi narasi yang paling mudah dijual. Kehadiran di tengah kerumunan, pembelaan terhadap pedagang, hingga ajakan menghidupkan ruang publik dapat membangun citra seorang pemimpin sebagai figur yang dekat dengan masyarakat. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika keberpihakan tersebut diwujudkan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa risiko terhadap keselamatan warga telah diperhitungkan secara memadai.
Saya menilai langkah Wakil Wali Kota Metro yang mengajak masyarakat dan anak muda meramaikan kembali Shopping Center patut diuji melalui pertanyaan mendasar: apakah bangunan tersebut telah dipastikan layak dan aman untuk menampung aktivitas masyarakat?
Jika penilaian teknis belum menghasilkan kepastian kelayakan, ajakan untuk kembali beraktivitas di dalam gedung itu bukan sekadar pilihan politik yang dapat diperdebatkan. Langkah tersebut menyangkut tanggung jawab pejabat publik dalam melindungi keselamatan masyarakat.
Di sinilah istilah political opportunism menemukan relevansinya. Istilah ini bukan vonis atas motif pribadi seseorang, melainkan kritik terhadap praktik politik yang berpotensi memanfaatkan keresahan masyarakat untuk membangun dukungan, sementara konsekuensi kebijakan terhadap kepentingan publik belum sepenuhnya diperhitungkan.
Persoalan Shopping Center bukan tentang siapa yang paling berani membela rakyat, melainkan siapa yang paling bertanggung jawab melindungi keselamatan mereka.
Keselamatan di Tengah Pertarungan Politik
Konflik Shopping Center Kota Metro mempertemukan sejumlah kepentingan mendasar: keberlangsungan usaha pedagang, kebutuhan anak muda terhadap ruang berekspresi, kewenangan pemerintah dalam mengelola aset daerah, serta kewajiban memastikan keselamatan bangunan yang digunakan masyarakat.
Persoalan ini semestinya diselesaikan melalui kebijakan yang berpijak pada data, hukum, dan kepentingan publik. Namun, ketika persoalan tersebut ditarik ke dalam pertarungan citra dan konflik kepemimpinan, terdapat risiko bahwa substansi masalah justru tersisih oleh kompetisi untuk memperoleh simpati.
Ajakan meramaikan kembali sebuah bangunan dapat menjadi simbol politik yang efektif. Keramaian menghadirkan gambar, gambar membangun persepsi, dan persepsi dapat dikonversi menjadi dukungan. Namun, keberhasilan membangun persepsi tidak identik dengan keberhasilan menyelesaikan masalah.
Kerumunan bukan bukti bahwa bangunan aman, sebagaimana dukungan masyarakat bukan pengganti hasil pemeriksaan teknis. Karena itu, apabila ajakan tersebut disampaikan sebelum kelayakan bangunan dipastikan, publik berhak mempertanyakan apakah kepentingan membangun citra politik telah ditempatkan di atas prinsip kehati-hatian.
Kritik ini tidak memerlukan pembuktian atas motif tersembunyi seorang pejabat. Yang perlu diuji adalah dasar kebijakan, kesiapan mitigasi risiko, dan tanggung jawab yang menyertainya.
Usia Bangunan dan Ancaman Kegempaan
Shopping Center telah berusia lebih dari 45 tahun. Usia tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa bangunan berbahaya. Namun, kondisi itu menjadi alasan untuk memastikan kelayakan struktur, mutu material, riwayat pemeliharaan, perubahan fungsi, dan kesesuaiannya dengan persyaratan keselamatan saat ini.