LAMPUNGSELATAN,LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Pelatihan Integritas dan Anti Korupsi Tingkat Dasar di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan kabupaten/kota se Provinsi Lampung di Aula BPSDM Provinsi Lampung, Selasa (2/12/2025).
Gubernur Lampung Mirza menegaskan bahwa integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi utama untuk mencapai target pembangunan daerah dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Gubernur menggarisbawahi pentingnya integritas dengan merujuk pada sejarah, di mana kejatuhan peradaban besar seperti Romawi dan kongsi dagang VOC bukan disebabkan oleh perang, melainkan oleh korupsi dan menurunnya integritas penyelenggara pemerintahan.
"Wibawa satu negara, bahkan kepercayaan investasi internasional, sangat dipengaruhi oleh integritas pemerintahannya. Jika integritas rendah, investasi sulit masuk, APBN terbatas, dan pelayanan publik pun terhambat," tegas Gubernur.
BACA JUGA:Pemprov Lampung Raih Dua Penghargaan Nasional
BACA JUGA:Pemprov Lampung Kirim Relawan ke Lokasi Bencana Sumatera
Dalam konteks cita-cita Indonesia Emas 2045, Gubernur menjelaskan bahwa meskipun Indonesia diprediksi menjadi salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan kekayaan sumber daya alam (SDA), potensi ini tidak akan terealisasi optimal tanpa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas.
"Program peningkatan kualitas SDM yang sedang digencarkan harus didukung oleh kualitas integritas penyelenggara, dari Kepala Dinas, Kepala Sekolah, hingga guru. Kualitas SDM kita akan bagus jika integritas sistem dan para pengajarnya juga bagus," ujarnya.
Gubernur berharap, pelatihan integritas dan antikorupsi ini dapat membentuk budaya baru di kalangan ASN. Ia menegaskan bahwa Integritas ASN adalah kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga meminta agar para Widyaiswara dan peserta menjadi teladan dan role model yang mempraktikkan budaya pelayan negara yang berintegritas, tulus, dan berorientasi pada kepuasan rakyat.
"Saya mengajak kita semua bersinergi. Kunci untuk mengatasi keterbatasan fiskal adalah kolaborasi, dan kolaborasi hanya terwujud jika ada kepercayaan. Integritas adalah syarat mutlak terciptanya kepercayaan tersebut," pungkasnya.
Sementara itu, Penyelidik Tindak Pidana Korupsi KPK RI, Galih Pramana Natanegara mengungkapkan data survei KPK RI bahwa 51% pelaku korupsi berasal dari daerah. Kenyataan ini sering kali menimbulkan rasa takut di kalangan pejabat daerah atau ASN untuk mengambil keputusan maupun melakukan penyerapan anggaran.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, KPK secara konsisten menjalankan strategi pemberantasan korupsi yang disebut Trisula, yang terdiri dari tiga pilar utama :
1. Penindakan: Bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Pencegahan: Bertujuan mempersempit celah dan peluang terjadinya korupsi.