Gubernur Mirza Pimpin Pertemuan Tingkat Tinggi TPID

LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin pertemuan tingkat tinggi  (High Level Meeting) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung terkait upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M. Pertemuan lintas sektor ini digelar di Bandarlampung, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung, Mirza menegaskan bahwa lonjakan permintaan bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan merupakan siklus tahunan yang harus diantisipasi melalui kerja nyata dan langkah konkret, bukan sekadar perencanaan di atas kertas.

Ia mengapresiasi capaian Provinsi Lampung yang mencatat inflasi tahunan terendah kedua secara nasional pada tahun 2025 sebesar 1,25 persen (year on year). Namun demikian, prestasi tersebut justru menjadi tantangan untuk dipertahankan di tengah dinamika cuaca dan potensi hambatan distribusi.

“Prestasi ini bukan alasan untuk bersantai. Justru di sinilah ujiannya, apakah kita mampu menjaga stabilitas saat permintaan meningkat dan distribusi semakin padat. Pengendalian inflasi menyentuh langsung dapur masyarakat dan ketenangan ibadah mereka,” tegas Gubernur Mirza.

BACA JUGA:Pemprov Lampung Terima Penyerahan LHP Semester II 2025 dari BPK

BACA JUGA:Dihadiri Sejumlah Tokoh Penting, Puncak HPN 2026 di Banten, Pers Jadi Pilar Ekonomi yang Berdaulat

Untuk itu, Gubernur Mirza memberikan sejumlah arahan spesifik kepada instansi terkait, antara lain, dalam lingkup produksi dan stok pangan, kepada Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Gubernur Mirza secara langsung untuk memastikan ketersediaan beras, cabai, bawang, daging, telur, dan ikan tetap aman hingga pasca-Idulfitri berbasis data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemudian untuk Stabilisasi Harga, Gubernur Mirza meminta Perum Bulog untuk menyiagakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta aktif melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di wilayah rawan gejolak harga.

Pada sektor Energi dan Transportasi, Pertamina, PLN, dan Dinas Perhubungan diminta menjamin pasokan BBM, LPG, dan listrik, serta memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok melalui jalur darat, laut (ASDP Bakauheni), dan udara.

Terakhir pada sektor Pengawasan, Satgas Pangan bersama Polda Lampung dan Kejaksaan diminta memperketat pengawasan serta menindak tegas praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat.

Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) agar benar-benar menghasilkan pergerakan komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.

“Kita ingin hasil yang terasa di lapangan, bukan hanya bagus di atas slide presentasi. Tidak ada ruang untuk ego sektoral. Kita semua berada di perahu yang sama untuk memastikan masyarakat Lampung dapat beribadah dengan tenang dan harga tetap terkendali,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza mengapresiasi peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengendalian inflasi daerah dan berharap HLM ini menghasilkan rencana aksi yang langsung dapat dieksekusi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menekankan perlunya kewaspadaan terhadap fenomena demand-pull inflation, yakni kenaikan harga akibat lonjakan permintaan selama Ramadhan dan Idulfitri.

Sumber: