“Kami berharap Kepala Perwakilan yang baru dapat diterima sebagai mitra strategis dan dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan kerja sama yang telah berjalan baik selama ini,” tambahnya.
Aryanto menjelaskan bahwa BPKP sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden memiliki peran penting dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional.
Ia menyoroti tiga fokus utama pengawasan, yakni
1. Mendukung kemandirian fiskal daerah, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya masih berpotensi meningkat hingga 22 persen.
2. Mendorong efektivitas belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
3. Memperkuat sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan untuk mencegah kecurangan serta mendukung penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.
“BPKP siap mendampingi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal, memperkuat peran pengawas, serta menerapkan manajemen risiko yang sistematis. Kami berharap kehadiran BPKP dapat terus memberikan nilai tambah strategis bagi pembangunan Lampung,” pungkasnya.