Anggaran KPPS Diduga Disunat, KPU Lampura Justru Bingung Tentukan Sikap

LAMPURA, LAMPUNGNEWSPAPER,-- Dengan dalih tak pernah menyangka akan terjadi dugaan pemotongan anggaran Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS, KPU Lampung Utara terlihat bingung untuk mengambil sikap.

Dugaan pemotongan anggaran KPPS itu terjadi di Desa Subik, Abung Tengah.

“Saya tidak bisa jawab (soal sanksi apa yang akan diberikan jika dugaan itu terbukti benar adanya)” kata Ketua Divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Lampung Utara, Tedi Yunada, Selasa (27/2/2024).

Keengganannya untuk berbicara soal sanksi pada oknum yang diduga terlibat dalam dugaan pemotongan itu seandainya dugaan itu benar terjadi dikarenakan pihaknya telah kadung yakin bahwa seluruh perangkat di bawahnya taat dengan instruksi yang telah diberikan

Sebab, pihaknya telah berulang kali mewanti-wanti agar mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku.

BACA JUGA:Polres Tulangbawang Gelar Pengamanan Secara Ketat Rapat Pleno Hasil Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten.

“Kami yakin dengan instruksi kami, mereka akan ikut,” dalihnya.

Menariknya lagi, ia justru menyarankan untuk mempertanyakan persoalan ini pada divisi yang mengurusi hal-hal yang mengarah ke sana.

Padahal, ia sendiri menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Lampung Utara.

“Kalau komisioner ini kan hanya melaksanakan perintah sesuai aturan yang ada. Jadi, yang lain-lain, silakan (konfirmasi) ke kesekretariatan,” kelit dia.

Sebelumnya, anggaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS di Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara diduga dipotong oleh Petugas Pemungutan Suara/PPS di sana. Potongannya dikabarkan berkisar antara Rp500.000-Rp1 juta per Tempat Pemungutan Suara/TPS.

“Kalau di TPS saya, di Desa Subik, pemotongannya mencapai Rp1 juta,” kata sumber terpercaya Lampungnewspaper.disway.id Senin kemarin.

BACA JUGA:Walikota Eva Ajak Masyarakat Perbanyak Makan Olahan Ikan Guna Tekan Angka Stunting

Ia menceritakan, awalnya, dari total anggaran Rp4.352.000 yang harus diterima ternyata anggaran yang disalurkan hanya sebesar Rp2,5 jutaan.

Sumber: