Kejari Lampura Kejar OPD Belum Kembalikan Hasil Temuan LHP BPK

LAMPURA,LAMPUNGNEWSPAPER-Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Lampura) mencatat laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI yang harus dikembalikan oleh 20 organisasi perangkat daerah (OPD) setempat tahun 2022 di tahun 2023 baru 39,8 persen.

 

Padahal, kata Kepala Kejari Lampura M. Farid Rumdana, itu sudah diperingatkan dalam rapat bersama 20 OPD pada 4 September 2023.

Namun sampai batas waktu yang ditentukan, belum ada perubahan signifikan terhadap pengembalian temuan laporan hasil pemeriksaan tersebut.

 

Sehingga, pihaknya berupaya memaksimalkan ke depannya. ’’Dalam kegiatan itu (rapat bersama 20 OPD, Red) ada Sekkab (Sekretaris Kabupaten) Lekok dan perwakilan Inspektorat, Irbansus. Namun dalam perjalanannya belum menunjukkan hasil yang signifikan," katanya, Minggu (12/11).

 

Sebagai langkah percepatan atas hasil temuan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pihak kejaksaan pun akan mengundang OPD tersebut ke kantor.

 

’’Saya tegaskan, mereka harus mengembalikan uang rakyat ini. Sebab, persoalan keuangan terhambat adalah masalah ini," terang Farid.

BACA JUGA:Cekcok Pasutri di Sumberjaya, Satu Meninggal

 

Dia menjelaskan batas waktu pengembalian selama 90 hari sebelumnya telah diberikan. Namun tak ada kemajuan berarti. Selanjutnya ditangani Inspektorat, juga belum memberikan efek positif. ’’Maka diambil alih oleh kejaksaan untuk  mempercepat proses pengembalian," tegasnya.

 

Sumber: