Bulog Kalianda Mencatat Beras Bapanas 10 Kecamatan Lampung Selatan Belum Tersalurkan

KALIANDA,LAMPUNGNEWSPAPER - Bada Urusan Logistik (Bulog) Kalianda mencatat masih terdapat 10 kecamatan yang belum tersalurkan bantuan beras program Badan Pangan Nasional (Bapanas), periode Oktober 2023.

Namun, pihaknya menargetkan jika pendistribusian itu akan rampung di bulan ini.

 

Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bulog Kalianda, Adzie Zulfikar menegaskan, sejauh ini pihaknya telah mencatat sebanyak 550.370 kilogram beras yang telah disalurkan ke 7 kecamatan. Sisanya, masih sebanyak 582.160 kilogram beras yang akan segera disalurkan.

 

“10 kecamatan yang belum kita salurkan adalah Kecamatan Merbau Mataram, Way Sulan, Sidomulyo, Palas, Seagi, Penengahan, Ketapang, Rajabasa, Katibung dan Bakauheni,” terang Adzie via pesan whatshapp, Selasa (24/10/2023).

 

Dia menegaskan, pihaknya akan melanjutkan penyaluran bantuan beras Bapanas itu pada Rabu (25/10/2023). Sesuai dengan jadwal yang sudah disusun bersama transporter atau penyalur.

 

“Besok akan kembali kita salurkan bantuan beras ke Kecamatan Merbau Mataram, Sidomulyo dan Way Sulan. Nanti sisanya secara marathon kita salurkan dan kita pastikan tidak lewat bulan ini,” tegasnya.

 

BACA JUGA:Kapolres Lamsel AKBP Yusriandi Cek Logistik Pemilu 

 

Lebih lanjut dia memastikan, penyaluran beras untuk sementara hanya dari gudang Bulog Kedaton. Sebab, stok beras yang ada diklaim sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

 

 “Disamping itu kita pastikan stok beras kita juga aman untuk kebutuhan hingga akhir tahun ini. Jadi kita tidak khawatir beras yang ada di gudang kita ini mengalami kekurangan,” pungkasnya.

 

 Sejumlah KPM penerima Beras Bapanas di sejumlah wilayah mengakui kalau mereka belum menerima beras Bapanas. Hal ini juga menjadi pertanyaan dari KPM terkait informasi pengambilan beras dan mekanisme pengambilannya seperti apa.

 

 

 

“ Ini biasanya ngambil di kantor desa, tetapi saya dengar dengar ada juga yang disuruh ngambil di kepala lingkungan. Sebetulnya pola pendistribusiannya cukup sampai desa atau harus di serahkan ke kepala lingkungan kalau di kelurahan atau seperti apa,” ucap KPM yang belum menerima beras Bapanas.

 

Mereka khawatir kalau pengambilan selain di kantor desa justru sarat akan intervensi politik. Oleh sebab itu KPM berharap mekanisme pengambilan beras haruslah bebas dari intervensi.

 

 

 

“ Kalaupun ngambil di tempat Ketua RT misalnya, ya harus bebas dari intervensi politik. Jangan justru dijadikan alat untuk kepentingan politik saja, kalau mau dibagi di kantor desa atay kelurahan ya cukup disana saja pembagian semuanya,” ucap KPM yang meminta identitasnya disembunyikan. (idh)

 

 

Sumber: