Penyeimbangan Kegiatan Hasilkan SenyumanPenyeimbangan Kegiatan Hasilkan Senyuman

KALIANDA,LAMPUNGNEWSPAPER – Sejumlah anggota DPRD Lampung Selatan tampaknya mulai tersenyum. Meski belum selebar seperti senyum biasanya, langkah Dinas PUPR Lampung Selatan membawa angin segar bagi kegiatan yang diseimbankan.

 

 

 

Itu terlihat usai pembahasan rancangan APBD perubahan di Ruang Komisi III DPRD Lampung Selatan. Komisi yang membidangi urusan pembangunan kabupaten ini menilai penyeimbangan harus dilakukan tanpa mengesampingkan kehati-hatian.

 

 

 

“ Kalau penambahan anggaran itu tidak terjadi di perubahan ini, tetapi kami mendesak agar adanya penyeimbangan yang dilakukan. Sehingga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan yang bersifat langsung menyentuh masyarakat tidak merata di 17 kecamatan,” kata Anggota Komisi III DPRD Lamsel Dede Suhendar, Selasa (22/8/2023).

 

 

BACA JUGA:Ada WNA Buat Keributan di Perumahan CitraLand, Warga Penghuni Tuntut Kejelasan Administrasinya

 

 

Legislator asal Way Sulan itu menegaskan dengan adanya penyeimbangan kegiatan maka wilayah-wilayah yang tadinya tidak tersentuh kegiatan dinas PUPR diupayakan bisa dijangkau.

 

 

 

“ Sehingga asas keadilan dan manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat. Kalau tahun sebelumnya kita semua tahu soal itu (tidak merata.red) sehingga di perubahan ini diupayakan penyeimbangan itu benar-benar dijalankan,” pungkasnya.

 

 

 

Memang, penataan keuangan di masing-masing OPD yang hampir semuanya mengalami perubahan penurunan anggaran di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

 

 

 

“ Kami memberi masukan dalam penataan keuangan APBDP tahun 2023 untuk tidak mengurangi atau menghapus kegiatan belanja langsung ke masyarakat dengan tetap memperhatikan pencapaian IKU,” kata legislator Fraksi PKS Lukman, A.Md.

 

BACA JUGA:Dinas Pangan Bandar Lampung Siapkan Strategi Hadapi El Nino  

 

 

Dalam moment ini Fraksi PKS tak sungkan memberi apresiasi kepada Pemkab Lamsel terhadap penataan anggaran belanja APBDP 2023 dalam hal proyeksi rasionalisasi terhadap anggaran operasional tiap OPD pada APBDP tahun 2023.

Sumber: