Formasi CPNS Untuk Lulusan S1: Peluang Karir di Berbagai Bidang

5. Penyuluh Sosial

Penyuluh sosial bertugas untuk memberikan informasi, edukasi, dan bimbingan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. Mereka dapat bekerja di berbagai lembaga sosial, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LSM. Peluang karir sebagai penyuluh sosial sangat menjanjikan karena pendidikan dan penyuluhan sangat dibutuhkan di masyarakat.

 

6. Perencana

Perencana bertugas merancang dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan organisasi atau proyek tertentu. Mereka dapat bekerja di berbagai lembaga pemerintah, seperti Bappenas, kementerian, dan pemerintah daerah. Peluang karir sebagai perencana sangat menjanjikan karena perencanaan menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan suatu wilayah atau organisasi.

 

7. Analis Kebijakan

Analis kebijakan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan menganalisis isu-isu kebijakan yang berhubungan dengan berbagai bidang. Mereka dapat bekerja di berbagai lembaga pemerintah, seperti kementerian, lembaga penelitian, dan lembaga pemerintah daerah. Peluang karir sebagai analis kebijakan sangat menjanjikan karena perumusan kebijakan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan suatu wilayah atau negara.

 

8. Widyaiswara

Widyaiswara adalah seorang pengajar atau instruktur pada suatu lembaga atau program pelatihan. Mereka dapat bekerja di berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan, seperti Badan Diklat, universitas, dan perusahaan. Peluang karir sebagai widyaiswara sangat menjanjikan karena pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia.

 

9. Pemeriksa

Pemeriksa bertugas untuk memeriksa kebenaran, keabsahan, atau keaslian suatu dokumen atau barang. Mereka dapat bekerja di berbagai instansi pemerintah, seperti BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD), dan lembaga pemeriksa lainnya. Peluang karir sebagai pemeriksa sangat menjanjikan karena pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan keuangan.

 

Sumber: