Kampus Bukan Tempat Berlindung Predator Seksual

 

Oleh Aprohan Saputra, M.Pd.

Ketua IWO Lampung

 

PERGURUAN tinggi seharusnya menjadi tempat paling aman bagi orang-orang yang sedang memperjuangkan masa depan melalui pendidikan. Kampus adalah ruang intelektual, tempat ilmu pengetahuan, moralitas, etika, dan kemanusiaan tumbuh berdampingan.

Karena itu, ketika muncul dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswa pascasarjana, persoalannya tidak boleh dipandang sebagai urusan pribadi antara dosen dan mahasiswa.

Ini adalah persoalan serius tentang kehormatan institusi pendidikan.

Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi S2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) yang menyeret dosen berinisial RF menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Lampung.

Berdasarkan perkembangan pemberitaan pada 9 November 2026, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila menyampaikan telah menemukan unsur tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pemeriksaan internal. Pemeriksaan dilakukan terhadap terlapor, sejumlah saksi, dan ahli. Satgas juga telah merekomendasikan pemberian sanksi administratif kepada pimpinan universitas.

Perlu ditegaskan, temuan tersebut bukan putusan pidana. Namun, hasil pemeriksaan internal itu cukup menjadi alasan bagi pimpinan universitas untuk mengambil langkah administratif secara serius, sesuai kewenangannya, tanpa mengintervensi proses hukum.

Pertanyaannya, sampai kapan dunia pendidikan harus terus berhadapan dengan persoalan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang justru diberi kepercayaan mendidik?

Dosen bukan sekadar pengajar. Dosen memiliki otoritas akademik, kewenangan pembimbingan, penilaian, rekomendasi, bahkan dalam situasi tertentu menentukan kelanjutan perjalanan pendidikan mahasiswa. Hubungan ini menciptakan ketimpangan posisi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan seksual.

Mahasiswa datang ke kampus untuk memperoleh ilmu, bukan untuk menghadapi situasi yang membuat mereka merasa terancam oleh orang yang seharusnya membimbingnya.

Di sinilah persoalan menjadi lebih serius. Ketika seseorang yang memiliki otoritas akademik diduga menyalahgunakan kedudukannya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kehormatan korban, melainkan juga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

Sumber: