Kampus Bukan Tempat Berlindung Predator Seksual

Pembenahan kampus harus menyentuh seluruh bentuk penyimpangan perilaku yang melanggar hukum dan etika. Tidak boleh ada ruang bagi pelecehan, pemaksaan, eksploitasi seksual, penyalahgunaan jabatan, maupun segala bentuk kekerasan seksual.

Kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika. Tidak boleh ada toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain.

Penelitian dalam kajian Harassment as a consequence and cause of inequality in academia (2022) menempatkan pelecehan sebagai persoalan integritas institusi. Kegagalan menangani pelecehan berpotensi mempertahankan ketimpangan dan menciptakan lingkungan akademik yang tidak sehat.

Karena itu, tanggung jawab pimpinan universitas tidak cukup hanya dengan menyatakan prihatin. Ukuran keberhasilan adalah tindakan nyata, transparansi proses, perlindungan korban, dan konsistensi penegakan aturan.

Kepada Rektor Unila, kita ingin melihat keberanian mengambil keputusan. Jangan biarkan nama besar universitas menjadi tameng bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum dan etika.

Kampus tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi predator seksual. Gelar akademik bukan kekebalan hukum. Jabatan struktural bukan tiket untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Unila harus berani berbenah. Sebab, menjaga nama baik kampus bukan dengan menyembunyikan aib, melainkan dengan berani menyelesaikan persoalan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.

Lebih baik kehilangan satu jabatan daripada kehilangan kepercayaan ribuan mahasiswa dan masyarakat.

Pendidikan tinggi harus melahirkan manusia berilmu dan bermartabat. Bukan melindungi mereka yang menyalahgunakan ilmu, jabatan, dan kepercayaan.

Sumber: