Aksi Damai Petani Warnai Hari Tani Nasional di Lampung ,Pemprov Lampung Respon Cepat Tuntutan Massa

LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Pemerintah Provinsi Lampung merespon cepat tuntutan aksi massa yang menyampaikan tuntutan untuk membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Aksi digelar oleh Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), bertepatan dengan Peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (24/09/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela berdialog dengan peserta aksi massa dan mendengar secara langsung hal yang menjadi tuntutan aksi.

"Sesuai arahan dari pak gubernur, saya menerima aksi massa bersama pak sekda dan stakeholder terkait, kami merespon dari harapan masyarakat, sesuai tuntutan aksi tadi adalah dibentuknya Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dan kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur ini memutuskan untuk segera membuat tim sesuai dengan harapan yang telah disampaikan tadi," tegasnya.

Wagub juga menjelaskan bahwa keanggotaan dari tim tersebut akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta stakeholder terkait, termasuk perwakilan masyarakat, petani, dan buruh.

BACA JUGA:Pemprov Lampung Hibahkan 15 Ha Lahan Kota Baru untuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi

BACA JUGA:Konflik Lahan dengan BSA, Masyarakat Anaktuha Lampung Tengah akan Lapor Presiden

"Anggotanya tentu yang terkait dengan hal tersebut, dari Pemprov, BPN kemudian stakeholder yang terkait juga dari perwakilan masyarakat dalam hal ini petani dan juga buruh. Kami akan kerjakan secepatnya tentu dengan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri," jelasnya.

Lebih lanjut, Jihan berharap pada Peringatan Hari Tani Nasional melalui kehadiran tim ini, Pemerintah Provinsi Lampung mampu mewujudkan keadilan agraria sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat.

"Harapannya apa yang diharapkan oleh masyarakat berkenaan dengan keadilan agraria bisa dicapai sama-sama dan kami pemerintah provinsi Lampung bisa mengoptimalkan apa yang menjadi fungsi dan tugas kami, bisa mengawal apa yang menjadi harapan masyarakat. Kesejahteraan petani terutama," tegasnya.

Sementara itu dalam pertemuan dengan perwakilan aksi massa di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur, salah satu perwakilan massa aksi, Yohanes Joko Purwanto, Korlap Aksi Ketua PPRL menegaskan bahwa tuntutan pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria harus segera diselesaikan.

"Kami PPRL bersepakat bahwa kita minta Pemprov membentuk Tim Penyelesaian sengketa agraria dan itu sehingga tidak harus melalui mekanisme birokrasi yang rumit. Sehingga disini ketika ada tim penyelesaian konflik agraria yang unsurnya lengkap multi sektor, kami tahu gimana cara menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Teman-teman berjuang bukan hanya hari ini tetapi sudah bertahun-tahun," ucapnya.

Yohanes Joko juga menambahkan bahwa selain hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga diminta untuk memberikan upaya pencegahan terhadap kekerasan pada petani yang saat ini masih terjadi di luar Lampung tetapi jika tidak ada tindak lanjut hal ini juga mungkin akan terjadi pada petani di Provinsi Lampung.

"Untuk gambaran, kekerasan pada petani di daerah lain itu ada dimana-mana. Alhamdulillah di Provinsi Lampung tidak sampai seperti itu. Tapi itu tidak mungkin tidak akan terjadi di Provinsi Lampung, sangat mungkin kalau tidak ada upaya yang komprehensif, yang menyeluruh dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan ini," tambahnya.

Suyatno Korlap Forum Masyarakat Register/Formaster Lampung Selatan) dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria diharapkan dapat menjadi jalan keluar komunikasi yang kondusif dalam menghadapi berbagai konflik agraria.

Sumber: