Sebelumnya, persoalan ADD ini sempat disindir oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi Lampung Utara, Hendri Kalnopi. Sindiran itu disampaikan tak lama setelah dilantik sebagai Ketua Apdesi.
“Harapan Apdesi, pemkab dapat mengeluarkan hak-hak kepala desa dan perangkat desa,” kata Hendri usai pelantikan di gedung serba guna Islamic Center Kotabumi, pertengahan pekan lalu. (Prn/Ags)