Ditanya apakah ada kendala lain sehingga Pemkot Bandar Lampung dinilai lebih lamban menertibkan APK dan APS bermasalah padahal wilayah lain, seperti Pesawaran dan lainnya telah melakukan hal itu, Iwan menyebut tidak ada.
"Kita ga ada kendala, dan hubungan kita baik dengan Bawaslu. Kita juga belum tahu nanti yang dimaksud Bawaslu gimana, makanya kita tunggu saja suratnya bagaimana," tandasnya.
Padahal sebelumnya diberitakan, Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung, Achmad Nurizky mengatakan, jika pihaknya diminta Bawaslu untuk melakukan penertiban APK bermasalah.
"hari ini kami kedatangan Bawaslu kota balam untuk terkiat APS dan APK kota Bandar Lampung, perlu saya jelaskan bahwa pol PP kota bandar lampung seperti beberapa waktu kemarin sudah saya sampaikan kita ini melaksanakan penertiban terkait dengan plang banner baliho bilbord spanduk apapun bentuknya bukan melihat dari isi atau judul dari banner," katanya saat diwawancarai, Rabu (13/9/2023).
Nurizky menyebut, pihaknya melakukan penertiban sebelumnya d atas dasar peraturan daerah (PERDA) nomor 1 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di kota Bandar Lampung.
"Jadi intinya mereka yang melakukan penempatkan tempatnya tidak sesuai dengan Perda yang tidak sesuai dengan tempat nya apakah itu bentuk banner, spanduk, apapun itu bentuknya yang taro di pohon yang mengganggu keindahan kerusakan kota balam itu kita tertibkan, nah ditambah lagi PD hri ini informasi kan kepada pihak Bawaslu untuk penertiban itu diserahkan ke pol PP terkait dengan pelaksanaan ketertiban umum," jelasnya.
Terkait hal ini, pihaknya menyebut jika pelaksanaan kegiatan itu sudah tiap hari dilaksanakan.
"Jadi bukan sekedar APK atau APs saja semuanya yang melanggar seperti spanduk yg membentang dari jalan kejalan itu kita tertibkan kita lepas copot, bahkan baliho ataupun pemberitahuan terkait kegiatan APK APS yg kurang memadai seperti mereka pasang dengan kayu dan kayu itu tersebut gak bagus itu pasti kita lepas," ujarnya.