LAMPUNGUTARA,LAMPUNGNEWSPAPER - Paska penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara(Lampura) terhadap Kantor Insfektorat setempat, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai anggaran Rp1,2 Milyar, akhirnya Inspektur M. Erwinsyah buka suara.
Kepada awak media, M. Erwinsyah menerangkan kegiatan tersebut dilaksanakan atas rekomendasi BPK kepada Inspektorat dan Dinas PUPR Lampura, guna untuk melakukan uji laboratorium atas 94 paket proyek tahun 2018 sebelum dibayarkan.
Anggaran miliaran tersebut, kata dia, merupakan biaya tenaga ahli yang di ambil dari Universitas Bandar Lampung (UBL). Sementara, lanjutnya, kegiatan tersebut terbagi terdiri dari tiga kontrak pada 2021 sampai dengan 2022 yang lalu.
BACA JUGA:Inspektorat Panggil Dua Orang Terlibat Kasus Pemalsuan Dokumen Kependudukan untuk PPDB
Untuk detailnya, 50 paket pad tahun 2021. Sementara, untuk tahun 2022 sebanyak 44 paket. "Nah ini yang harus diluruskan. Jadi Rp1,2 Milyar itu, bukan temuan BPK ya. Bahkan, dari hasil kerja sama laboratorium tersebut, Inspektorat Lampura, dapat memulihkan keuangan negara sebesar 2.4 miliar," ujar M. Erwinsyah, usai menghadiri kegiatan audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang Tapis Seddakab Lampura, Selasa 26 Juni 2023.
"Selanjutnya atas dugaan Korupsi tersebut. Kita (Insfektorat Lampura, Red) serahkan ke Kejaksaan Negeri Kotabumi, Kabupaten Lampura," tuturnya.
Pada prinsipnya, lanjutnya, kegiatan tersebut atas rekomendasi dari LHO BPK, karena BPK telah melakukan pengujian 10 Sampel, dan menemukan adanya kerugian negara atas paket proyek tahun 2018 lalu.
"Nah, jadi kami selalu APIP diminta untuk melakukan pemeriksaan uji lab pada 94 paket dan berhasil memulihkan keuangan sebesar Rp2,4 Milyar," kata dia.
Kendati demikian, kata M.Erwinsyah, apa bila pihak Kejari Lampura, saat melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya indikasi dugaan Korupsi dalam kegiatan tersebut pihaknya siap menerim konsekwensinya.