Ia menambahkan bahwa diskusi ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi kolaboratif untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
Nina mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil temuan BPKP Lampung, Provinsi Lampung menempati peringkat 10 nasional sebagai provinsi dengan tingkat keterjadian korupsi dan untuk bidang pendidikan menempati peringkat 4 nasional.
Nina menegaskan bahwa raport merah ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bersama semua pemangku kepentingan di Lampung.
Ia menjelaskan kondisi ini mencerminkan bahwa masih ada tata kelola yang sangat perlu dibenahi.
Nina berharap rekomendasi strategis dalam bentuk kebijakan yang diberikan oleh BPKP atas dasar pengawasan yang telah dilakukan dapat menjadi concern para kepala daerah dan diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target kinerja untuk bidang pendidikan.