- Meningkatkan kapasitas penggiat olahraga untuk meraih prestasi; dan
- Menghidupkan kegiatan dan kompetisi olahraga prestasi dan olahraga masyarakat, mulai dari desa, sekolah, dan instansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan dan produktivitas masyarakat.
Firsada berpendapat sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terdidik dengan baik merupakan salah satu kunci pencapaian kemandirian ekonomi.
"Provinsi Lampung memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dan letak geografis yang strategis serta berpeluang sebagai magnet investor untuk berinvestasi dalam mendorong peningkatan sektor-sektor unggulan di Provinsi Lampung," ujarnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024.
Tahun terakhir menunjukkan peningkatan sebesar 0,65 poin dari 72,48 di tahun 2023, menjadi 73,13 di tahun 2024 dan berada pada kategori “tinggi” dimana peningkatan terjadi pada semua komponen, baik pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
Khusus di komponen pendidikan menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah tahun 2024 sebesar 12,78 tahun, meningkat 0,01 tahun (0,8%) dibandingkan tahun 2023.
Selain itu, rata-rata lama sekolah tahun 2024 sebesar 8,36 tahun juga menunjukkan peningkatan 0,7 tahun (0,84%) dibandingkan tahun 2023.
Capaian peningkatan tersebut masih di bawah peningkatan nasional, sebagai contoh IPM Tahun 2024 Provinsi Lampung sebesar 73,13 dan secara nasional sebesar 75,02.
Firsada mengatakan bahwa diperlukan kerja keras dan upaya-upaya kolaborasi serta sinergi semua pihak, termasuk dengan BPKP sebagai auditor internal pemerintah.
Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas hasil pengawasan perwakilan BPKP Provinsi Lampung, termasuk sektor pendidikan yang telah diterima melalui laporan eksekutif daerah.
"Poin-poin permasalahan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan ditindaklanjuti sebagaimana saran rekomendasi strategis yang disampaikan," lanjutnya.
Firsada berharap di tengah langkah-langkah efisiensi yang dilakukan, BPKP bisa lebih berperan dalam memberikan masukan-masukan consulting pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga capaian tujuan baik output maupun outcome dapat optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga berpesan kepada seluruh peserta diskusi kelompok terpumpun ini untuk menyimak poin-poin hasil pengawasan BPKP Provinsi Lampung untuk mendapatkan gambaran peningkatan tata kelola yang lebih baik untuk pelaksanaan program kegiatan bidang pendidikan di tahun-tahun selanjutnya.
"Harus menjadi perhatian untuk sekretaris daerah, inspektur dan kepala dinas pendidikan, agar segera berkoordinasi dengan BPKP Provinsi Lampung guna melakukan tindak lanjut hasil pengawasan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nani Ulina Kartika Nasution mengatakan diskusi ini merupakan wujud komitmen untuk berkolaborasi dalam upaya menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, khususnya bidang pendidikan di Provinsi Lampung.