Gubernur Dukung Pencanangan Zona Integritas Lingkungan BBPOM di Bandarlampung

LAMPUNGNEWSPAPER.COM, BANDARLAMPUNG - Balai Besar POM di Bandarlampung melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan diadakan di Hotel Novotel, Rabu (24/3). Kepala Balai Besar POM di Bandarlampung, Susan Gracia Arpan mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk meraih predikat WBK dan WBBM. Pihaknya berkomitmen untuk menerapkan zona integritas melalui berbagai inovasi terkait dengan kerja sama lintas sektor, aspek integritas yang disampaikan kepada masyarakat, serta peningkatan penerapan zona integritas. Acara ini dihadiri oleh 35 orang dan 140 instansi terkait secara luring, serta seluruh Balai Besar/Balai dan LOKA POM seluruh Indonesia secara daring, untuk melakukan pencanangan guna meyakinkan lingkungan internal maupun eksternal bahwa BBPOM Menerapkan zona integritas. \"Aspek integritas tersebut yakni perizinan, transparansi pendampingan UMKM, pemeriksaan sarana lapangan, integritas petugas di lapangan,\" jelasnya. BBPOM menerapkan sistem whistler blowing untuk menerima pelaporan pengaduan berupa laporan langsung ke WhatsApp, terkait dengan temuan maupun ketidaksesuaian sehingga bisa memaksimalkan pelayanan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, yang menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini, dalam sambutan tertulisnya, menyampaikan apresiasi pencanangan pembangunan Zona Integritas ini. “Provinsi Lampung dengan penduduk terbesar ke-3 selain di luar jawa, sangat terbuka dan memiliki aktifitas dinamika masyarakat yang sangat tinggi bahkan berperan sebagai sebagai lumbung pangan nasional. Kegiatan pariwisata sangat pesat di Provinsi Lampung membutuhkan pengawasan dari instansi berwenang untuk memastikan masyarakat Lampung mengkonsumsi makanan dan obat yang aman,” jelasnya. Dia mengungkapkan peran Balai Besar POM di Bandarlampung sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pariwisata nasional. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien. “Sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kerja,” katanya. “Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan percepatan melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada setiap instansi pemerintah,” tambahnya. Gubernur Lampung juga menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung dan siap bekerja sama dengan BBPOM untuk membangun Zona Integritas BBPOM di Bandar Lampung. (apr)

Sumber: