Sering Jadi Temuan BPK, Fraksi Golkar Minta Disdikbud Lambar Serius Perihal Pelaporan

LAMBAR,LAMPUNGNEWSPAPER - Sering mendapat keluhan, anggota DPRD kabupaten Lampung Barat dari fraksi Golkar Ismun Zani meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Barat memaksimalkan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada diwilayah setempat.

Hal tersebut disampaikan Ismun Zani saat menyampaikan pandangan umum fraksi DPRD Lampung Barat terhadap nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024, di ruang rapat paripurna DPRD Lampung Barat, Rabu (1/11/2023).

Ismun mengatakan pihaknya banyak sekali mendapat keluhan terkait kurang maksimalnya pelaksanaan lembaga pendidikan ditingkat sekolah, baik berupa pembinaan, pelatihan dan pengarahan dari perangkat daerah terkait sehingga diperlukan evaluasi terhadap persoalan yang terjadi.

"Khususnya mekanisme pelaporan, kita banyak sekali mendapat keluhan sehingga itu berdampak terhadap banyaknya temuan berupa pengembalian kelebihan pembayaran yang diakibatkan oleh kesalahan administrasi pelaporan," kata dia saat menyampaikan pandangannya.

Sehingga menurutnya, diperlukan aksi dan tindakan nyata terhadap permasalahan tersebut karena akan menjadi persoalan serius apabila tidak dilakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas terhadap lembaga pendidikan ditingkat sekolah dalam hal penyampaian laporan.

"Kita berharap aksi dan tindakan nyata dari Dinas Pendidikan agar lebih serius dalam melakukan pembinaan, pelatihan dan pengarahan. Karena sejauh ini banyak keluhan, pihak sekolah menyampaikan kepada kami, mereka kaget ketika ada temuan BPK mereka harus mengembalikan," jelasnya

BACA JUGA:Zulpa Kalya Putri Asal Lambar Runner-up V Perhelatan Grand final Puteri anak Indonesia tahun 2023

Ismun mengatakan, pihak sekolah selama ini mengelola dana dari pemerintah daerah tidak begitu besar.

tetapi ketika ada temuan dari BPK mereka harus mengembalikan 30 hingga 40 persen dari dana yang dikelola karena mekanisme palaporan nya kurang maksimal.

"Artinya ini menjadi perhatian serius kita termasuk pada dinas dan instansi lainnya agar kedepan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi sehingga seluruh mekanisme pelaporan tiap lembaga bisa berjalan maksimal," tukasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Disdikbud Lampung Barat Bulki Basri menyampaikan pihaknya telah melakukan upaya yang maksimal dalam memberikan pembinaan terhadap sekolah yang ada di Lampung Barat.

"Terkait pembinaan tentu kami sudah berupaya secara maksimal, namun apa yang disampaikan oleh anggota DPRD dari Fraksi Golkar itu menjadi catatan bagi kami agar kedepan bisa meningkatkan pembinaan sehingga tidak ada lagi permasalahan tersebut," tandasnya.

Selain menyoroti terkait kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Fraksi DPRD juga menyoroti terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah setempat.

Juru bicara fraksi Gerindra Agus Niar dalam pandangan umum yang disampaikan mengatakan, peningkatan kualitas SDM di Lampung Barat perlu dilakukan namun selama ini pemerintah dinilai kurang serius dalam menyelesaikan persoalan tersebut

"Kami meminta saudara bupati untuk menjelaskan, karena kualitas sumber daya manuasia sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Lampung Barat," ungkapnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti terkait masalah pendidikan, agar dinas terkait untuk lebih memperhatikan peruntukan yang harus di utamakan dari sektor apa yang dibutuhkan oleh sekolah yang bersangkutan.

"Agar tercapainya pendidikan yang berkualitas dan menambah semangat belajar dan mengajar di Kabupaten Lampung Barat,” tegasnya.

BACA JUGA:Pemkab Lampura Angkat Bicara Soal Penolakan Warga,Tower PT Protelindo Belum Berizin!,

Selanjutnya, fraksi Gerindra juga mengingatkan tentang insprastruktur yang akan dibangun, mengingat alokasi dana yang besar dari APBD tahun 2024 sebesar 40,80% sehingga harus benar-benar tepat sasaran dan tepat prioritas.

"Poin nya agar Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Infrastruktur Pembangunan lebih mengutamakan pemerataan hasil pembangunan, supaya tidak di keluhkan masyarakat," pungkasnya

Keterangan : Rapat Paripurna - DPRD Lampung Barat saat menggelar paripurna pandangan umum fraksi DPRD terhadap nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024, di ruang rapat paripurna DPRD Lampung Barat, Rabu (1/11/2023).

Sumber: