Usai Hadiri Puncak Hari Keluarga Nasional, Wapres RI Kunjungi Pembangunan Perumahan bagi Keluarga Berisiko Stu

PALEMBANG --- Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin, Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.M. dan Bupati Banyuasin Askolani, mengunjungi pembangunan perumahan Kampung KB Desa Rimba Balai Kecamatan Banyuasin III. 

 

Kunjungan itu dilakukan usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 tahun 2023 yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Kamis (06/07/2023).

 

Pembangunan perumahan ini menyasar keluarga berisiko stunting yang telah didata dalam Pendataan Keluarga.

 

Dalam pernyataannya Wakil Presiden menyatakan bahwa dalam menangani stunting dilakukan intervensi sensitif maupun spesifik. Intervensi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk percepatan penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi seperti yang dilakukan pada pembangunan rumah di Kampung KB Desa Rimba Balai ini.

 

"Pertama tentu strategi kita untuk melakukan intervensi baik sensitif maupun spesifik, dan kemudian melakukan gerakan yang melibatkan semua pihak. Ya pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kemudian juga swasta untuk ikut bergerak kemudian juga perorangan-perorangan yang disebut orang tua asuh dan menggerakkan semua unsur termasuk generasi muda, ya remaja," jelas Wapres.

 

Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) yang juga ikut mendampingi Wakil Presiden RI, menjelaskan strategi BKKBN dalam Percepatan Penurunan Stunting.

 

"Terkait strategi sesuai arahan Pak Wapres kami memang menjalankan lima pilar dari Stranas. Pilar pertama kita membangun komitmen seperti hari ini seluruh kepala daerah. Kemudian yang kedua kita melakukan masif sosialisasi melalui media juga. Pilar ketiga kita diarahkan untuk konvergen mengerucut kepada program percepatan penurunan stunting dari semua kementerian/lembaga yang terkait. Pilar keempat itu kita diarahkan untuk penyediaan pangan yang cukup. Kemudian yang terakhir adalah pendataan dan evaluasi. Itu arahan pak wapres melalui perpres juga kita tindak lanjuti di lapangan," kata Hasto.

 

Sumber: