DESAKU MAJU, Pacu Pertumbuhan Ekonomi Lampung yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif

Salah satu yang menimbulkan biaya tinggi bagi petani adalah tingginya biaya transportasi. Karena kondisi jalan yang rusak menyebabkan biaya angkutan hasil panen menjadi lebih mahal.

Karenanya, program Desaku Maju juga menyasar perbaikan jalan desa  yang langsung pada akses lahan pertanian.  

5.Selain itu, program Desaku Maju juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk memperkuat Lembaga usaha desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 

Melalui penguatan ini, Bumdes atau Lembaga usaha desa lainnya seperti koperasi, dapat menjadi penggerak ekonomi di desa setempat. Bumdes akan ditopang dan didukung untuk menjadi badan usaha yang profesional dengan telah memanfaatkan teknologi digital. Bahkan, Bumdes juga  didorong menjadi agen lembaga keuangan perbankan.

Melihat keterpaduan itu dan koloborasi dengan stakeholder lainnya, Program Desaku Maju memberikan harapan baru untuk kemajuan Lampung kedepan. 

Namun, program ini tentu membutuhkan keseriusan yang berkesinambungan agar tak layu sebelum berkembang seperti program sebelumnya yang juga berbasis desa. 

Selain itu dalam 100 hari kerjanya, telah cukup banyak yang dilakukan RMD-Jihan. Seperti perbaikan ruas jalan poros di beberapa kabupaten. 

Perbaikan jalan ini memang menjadi skala prioritas RMD-Jihan.

Namun mengingat keterbatasan anggaran, Pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan RMD-Jihan melakukan langkah perbaikan secara bertahap. 

Perbaikan infrastruktur jalan dilakukan dengan 2 cara. Yakni, melalui pihak ketiga dan melalui cara swa-kelola.

RMD-Jihan telah menyiapkan tim reaksi cepat untuk bisa mengatasi perbaikan jalan di puluhan titik sebagai  langkah darurat. Misalnya, memperbaik jalan berlobang sehingga bisa lebih mudah dilalui.

Namun diakui saat ini memang masih banyak persoalan jalan yang belum teratasi dengan baik. Karenanya, Pemprov mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk kepala daerah kabupaten/kota untuk bersama mengatasi keluhan masyarakat terkait jalan yang rusak tersebut.

Anggaran yang terbatas ini memang menjadi masalah serius yang dihadapi RMD-Jihan. Devisit anggaran sebesar Rp 1,8 triliun memaksa Pemprov Lampung melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Bahkan, anggaran yang dipangkas itu, saat berjalan pada 5 bulan terakhir pun mesti dipangkas lagi.

Ambil contoh anggaran sebuah biro. Anggaran biro ini sebelumnya sebesar Rp 3,4 miliar. Namun, saat efisiensi awal tahun lalu, dipangkas hanya tersisa Rp 1,2 miliar. Dan, bulan lalu diminta dipangkas lagi separonya.  

Dalam pengelolaan anggaran RMD-Jihan memang menekankan agar anggaran yang dikeluarkan harus bisa memberikan efek yang lebih besar untuk kepentingan rakyat. 

Sumber: