Audiensi dengan Kemen LHK, Bupati Parosil Sampaikan Sejumlah Isu Strategis

LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis 24 April 2025.

Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan audiensi dan membahas sejumlah isu strategis.

Kunjungan Bupati Lampung Barat bersama Plt. Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sugeng Raharjo beserta sejumlah Kepala Perangkat Daerah diterima langsung oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko.

Menurut Parosil Mabsus, audiensi ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengelola kawasan konservasi serta menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat.

BACA JUGA:Wujudkan Sekolah Rakyat di Lampung Barat, Parosil Mabsus Kunjungi Kemensos

BACA JUGA:Parosil Mabsus Minta TP PKK Lambar Tangani Kasus Kekerasan Anak di Lambar

Parosil menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan yang selaras dengan pembangunan daerah.

"Kami datang dengan semangat kolaborasi, membawa suara masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi," kata bupati.

"Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah  Lampung Barat dan KLHK dalam menjawab tantangan lingkungan dan pembangunan secara holistik dan berkeadilan,"imbuh Parosil

Dikatakan Parosil bahwa Kabupaten Lambar memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam, namun dibutuhkan regulasi yang adaptif agar potensi tersebut dapat diolah secara berkelanjutan.

Sebab, Bupati Lampung Barat memastikan bahwa pembangunan tidak berjalan sendiri, tetapi seirama dengan upaya pelestarian alam. Untuk itu, pihaknya butuh dukungan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

Dihadapan dirjen KSDAE Bupati Lampung Barat menyampaikan lima isu strategis yang membutuhkan dukungan dan perhatian KLHK:

1.Usulan Kemitraan Konservasi untuk Mengatasi Perambah TNBBS, Pemerintah Kabupaten mengusulkan pola kemitraan konservasi sebagai solusi yang mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memberi ruang penghidupan bagi masyarakat sekitar kawasan.

2.Penanganan Konflik Manusia dan Satwa di Suoh, Bupati menekankan perlunya langkah konkret dalam menangani konflik antara manusia dan satwa liar yang kerap merugikan masyarakat.

Sumber: