DPRD Pesawaran Gelar Paripurna Penetapan Propemperda

PESAWARAN. LAMPUNG NEWS PAPER- DPRD kabupaten pesawaran gelar rapat paripurna DPRD kabupaten pesawaran dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2025

 

Ketua DPRD pesawaran Achmad Rico Julian mengatakan program pembentukan peraturan daerah  adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis oleh pemerintah kabupaten pesawaran dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pesawaran, sesuai dengan permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. dan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) peraturan dprd kabupaten pesawaran nomor 49 tahun 2024, tentang tata tertib, bahwa propemperda ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna berdasarkan kesepakatan antara dprd dan bupati. 

 

“Oleh karena itu agenda rapat paripurna yang pertama adalah penetapan program pembentukan peraturan daerah kabupaten pesawaran tahun 2025,”ungkap Rico

 

Untuk itu, atas nama pimpinan DPRD, Rico mengucapkan terima kasih, kepada jajaran eksekutif maupun anggota dprd, atas kerjasamanya dalam menyelesaikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2025 ini.  

 

Sementara,  Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menambahkan bahwa terdapat perda dari 2022,2023 dan 2024 yang masih belum terselesaikan. dimana adanya ketidaksesuaian dengan aturan yang lebih tinggi diatasnya menyebabkan perda tersebut belum ditetapkan

 

 " Karena mengikuti dinamika global dan nasional yang terjad saat ini dan beberapa hal terkait kearifan lokal yang harus dipertimbangkan,"jelasnya

 

Diketahui program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2025 terdiri dari 17 daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang meliputi 4 rancangan peraturan daerah berasal dari prakarsa dprd, yakni rancangan peraturan daerah tentang bumdes; rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani; rancangan peraturan daerah tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar dan rancangan peraturan daerah tentang rujukan terpusat. 

 

Kemudian 7 rancangan peraturan daerah yang merupakan prakarsa DPRD lanjutan dari propemperda tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024 yakni rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah kabupaten pesawaran tahun 2017-2031; rancangan peraturan daerah tentang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; raperda pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; rancangan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan (peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan); rancangan peraturan daerah tentang pedoman penyelenggaraan badan layanan umum daerah dan rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.  

 

Sedangkan 6 ranperda berasal dari pemerintah daerah yakni rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada badan usaha milik daerah kabupaten pesawaran. badan pembentukan peraturan daerah dprd kabupaten pesawaran; rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten pesawaran 2025-2029; rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pesawaran; rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2024; rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2025 dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesawaran tahun anggaran 2026. (Ozi)