Jadi Rakyat Jangan Mudah Kagetan

Sementara mereka yang meragukan juga memiliki alasan. Pengunduran diri di tengah penanganan perkara yang sensitif selalu menyisakan ruang bagi spekulasi.

Publik khawatir terjadi jeda kepemimpinan yang berdampak pada penyesuaian tim, evaluasi ulang berkas, hingga potensi melambatnya proses penyidikan. Keraguan semacam itu merupakan hal yang wajar.

Di titik inilah ujian terberat Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum sesungguhnya baru dimulai.

Ada tiga hal yang akan diuji publik dalam beberapa waktu ke depan.

Pertama, ujian kontinuitas. Pelaksana Tugas Jampidsus yang baru harus segera bekerja cepat karena publik tidak membutuhkan alasan, melainkan bukti.

Berkas-berkas perkara penting, khususnya kasus-kasus besar yang sedang ditangani, harus tetap bergerak. Tidak boleh ada istilah "menunggu pimpinan definitif". Momentum pemberantasan korupsi tidak boleh kehilangan ritme.

Kedua, ujian transparansi. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, sikap diam justru mudah memunculkan kecurigaan. Kejaksaan perlu lebih terbuka, tentu dalam koridor hukum yang berlaku.

Informasi mengenai perkembangan penyidikan, langkah-langkah strategis, serta komitmen penyelesaian perkara perlu disampaikan secara berkala. Hal ini penting untuk meredam spekulasi sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

Ketiga, ujian independensi. Inilah ujian yang paling krusial. Penegakan hukum harus membuktikan bahwa ia benar-benar buta terhadap nama besar, jabatan, maupun kepentingan tertentu. Kalimat "barang itu ada yang punya" tidak boleh menjadi akhir dari sebuah cerita. Hukum harus mampu menelusuri benang merah hingga tuntas, siapa pun yang terlibat.

Sesungguhnya, momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi Kejaksaan Agung untuk membuktikan bahwa institusi tersebut tetap kuat dan kokoh. Mundurnya seorang pejabat tinggi tidak boleh menjadi faktor pelemahan, melainkan justru menjadi bukti bahwa sistem mampu berjalan tanpa bergantung pada satu figur.

Pada akhirnya, publik tidak akan terlalu mengingat siapa yang mundur atau siapa yang menggantikan. Yang akan diingat hanya satu: apakah kasusnya selesai, apakah koruptornya dihukum, dan apakah uang negara berhasil dipulihkan?

Pertanyaan tersebut sangat wajar. Di berbagai daerah, masih terdapat sejumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang terkesan berjalan di tempat, bahkan seolah menghilang tanpa kejelasan.

Program MBG, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum merupakan agenda negara yang tidak boleh disandera oleh dinamika internal institusi.

Kini estafet berada di tangan Jaksa Agung dan Pelaksana Tugas Jampidsus. Tunjukkan kerja nyata dan hasil yang dapat diukur. Sebab, kepercayaan publik ibarat kaca.

Sekali retak, ia tidak akan pernah kembali utuh. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pergantian figur, melainkan penegakan hukum yang konsisten, berkeadilan, dan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.

Sumber: