LAMPUNGNEWSPAPER-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP asal Lampung, Sudin.
Rumah yang diperiksa berada di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan terhadap anggota DPRI Dapil 1 Lampung ini terkait kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL).
“Informasi yang kami peroleh benar (kediaman Sudin digeledah, red),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (10/11). Namun, KPK belum memerinci temuan dari penggeledahan tersebut. Ali mengatakan proses penggeledahan di rumah Sudin masih berlangsung. “Kegiatan saat ini masih berlangsung,” katanya, seperti dikutip,detik,com,
Diketahui, KPK menjadwalkan untuk memeriksa Sudin kemarin sebagai saksi korupsi SYL. Namun, Sudin meminta pemeriksaannya ditunda ke hari Rabu (15/11) mendatang.
KPK juga telah mengungkap alasan memanggil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sudin, sebagai saksi kasus ini. KPK mengatakan pemeriksaan itu untuk mengusut ke mana saja aliran uang dugaan korupsi SYL.
“Kami penyidik tidak hanya membuktikan pemerasan saja, tapi kita mengikuti ke mana larinya uang-uang yang dikumpulkan atau dikorupsi oleh Saudara SYL,” kata Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/11).
Asep mengatakan pihaknya sudah melakukan penggeledahan dan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi untuk menyusuri aliran uang dalam kasus ini. Termasuk, kata Asep, menyusuri ke Komisi IV DPR.
“Jadi ini juga seperti disampaikan Pak Alex. Sudah ada perkara-perkara lain, ada pengadaan barang dan jasa, ada juga melakukan penggeledahan di Ditjen Hortikultura, sehingga dari penggeledahan itu kemudian dari tadi masalah temuan-temuan keterangan para tersangka dan saksi,” kata Asep.
Menurut Asep, penyidik KPK saat ini tengah berfokus mengusut aliran uang korupsi dari SYL. “Kami dari penyidik harus menyusuri ke mana aliran dana tersebut. Tentunya salah satunya ke Komisi IV DPR tersebut,” ujarnya.
Syahrul Yasin Limpo saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Dia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang(*)