Tujuan program Smart Village ini yaitu optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial-ekonomi di Indonesia. Adapun fokus kegiatan pada Layanan Administrasi Pemerintahan Desa, Layanan Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Ekonomi, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
Yang meliputi antara lain kemudahan layanan surat-menyurat, pembayaran pajak daerah, pembuatan akta lahir, kartu keluarga, layanan transaksi perbankan, menunjang Program Kartu Petani Berjaya, pemberdayaan Bumdes, pemanfaatan data secara terintegrasi (data penanganan Covid-19, data penerima bantuan sosial), uji coba e-voting pilkades, dan lain-lain.
Dengan dukungan berbagai program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya, Smart Village desa cerdas berbasis digital, dan lain-lain, desa di Provinsi Lampung mengalami kemajuan.
Gubernur mengungkapkan, dari 2446 jumlah desa di Provinsi Lampung, sekarang sudah tidak ada lagi desa yang berstatus “sangat tertinggal.” Saat ini sebagian besar sudah “berkembang,” “maju,” dan bahkan “mandiri.”
Terobosan-terobosan untuk memajukan ekonomi perdesaan terus dilakukan. Pada Januari 2023 yang lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menganugerahkan Lencana Abdi Ekonomi Desa kepada Gubernur sebagai tanda komitmen dan kerja keras dalam membina Inovasi Pelayanan BUMDes Melalui Elektronik Samsat Desa.
Pengelolaan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai sebagai terobosan yang dampaknya cukup signifikan, karena tidak hanya bisa melayani warga desanya, desa sekitar, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi BUMDes.
Gubernur mengajak anak-anak muda yang berasal dari desa untuk kembali ke desa dan membangun desanya. Gubernur juga mengajak para Kepala Desa agar memberdayakan anak-anak muda dalam mengelola desa.
"Kepala Desa harus mengubah citra dan membuka wawasan, bagaimana caranya anak-anak muda yang berpendidikan, kembali, dan diberikan kepercayaan membangun desa melalui program-program yang sudah Saya sampaikan," kata Gubernur Arinal.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengingatkan bahwa tanggung jawab memajukan desa, bukan hanya ada di pundak pemerintah desa atau kelembagaan desa, tetapi juga ada di pundak seluruh lapisan masyarakat sebagai warga negara yang peduli terhadap pembangunan daerah.