Gubernur menjelaskan guna memonitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap UMKM, Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi terbentuknya Marketplace Lokal yang dikelola oleh BUMD. Dimana saat ini sedang dalam proses pengajuan ijin ke LKPP- RI.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah memenuhi 17 Standar LPSE dan sedang menuju pemenuhan ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Nilai MCP pada Tahun 2022 yaitu 95,93%, untuk Kematangan UKPBJ sudah memenuhi 8 dari 9 kriteria dan sedang menuju pada pemenuhan 9 kriteria. Sedangkan, nilai ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa) untuk Tahun 2023 sementara yaitu 71,3 dengan predikat BAIK.
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga sangat mendukung Pengadaan Barang dan jasa menggunakan Katalog Elektronik Lokal yang membuat lebih mudah, transparan, efisien dan efektif.
Dalam agenda kerja utama Gubernur Lampung terdapat kegiatan prioritas, yaitu Lampung merawat Indonesia dengan pemberian bantuan hibah untuk rumah ibadah dan lembaga keagamaan, memberikan insentif khusus kepada guru ngaji, Imam masjid, Marbot, Muazin, Khatib yang ada di Provinsi Lampung.
"Kegiatan Lampung Mengaji yang memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Qur'an dengan pemberian bantuan kepada Haflah Tahfidzul Qur'an 5 Juz, 10 Juz, 20 Juz dan 30 Juz," pungkas Gubernur. (rls/npt)