Koordinator PKH Kabupaten Lampung Selatan Darsudin menyayangkan jawaban dari pihak bank yang seperti lempar tanggungjawab. Padahal yang tahu persis penyebab ATM disable adalah pihak bank, bukan pendamping PKH.
“ Seharusnya dijelaskan kepada penerima bansos kenapa hanya dua wilayah ini yang banyak ditemukan ATM disable, sebab orang miskin juga berhak mendapat pelayanan yang layak. Kalau terus-terusan begini, kasian orang miskin terutama yang jauh dari bank,” kata Darsudin.
Saat ditanya adakah KPM di kecamatan lain selain wilayah Kalianda dan Palas yang mengalami hal serupa? Koordinator ini dengan tegas mengatakan kalau ATM yang bermasalah hanya terjadi di unit Kalianda dan unit Palas saja.
“ Masalahnya di kecamatan lain nggak seperti ini, ini cuma terjadi di unit Kalianda dan unit Palas saja. Artinya meliputi Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Palas dan Sragi. Sementara di wilayah lain nggak ada disable,” ucapnya.
BACA JUGA:Perjalanan Wali Kota Metro Tinjau Progres Pembangunan Infrastruktur
Ratusan KPM yang mengalami kejadian ini mendesak pihak BRI segera melakukan pembenahan terkait persoalan tersebut. Mengingat , secara kasat mata tak ada perbedaan antara ATM satu dengan ATM lain, selama itu masih menyangkut Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Padahal Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto sudah melakukan peneguran terhadap petugas BRI di Kecamatan Sragi yang berada di naungan BRI Unit Palas, saat pencairan PKH belum lama ini.
Waktu itu Nanang berhenti melihat banyaknya antrean di BRI. Orang nomor satu di Lampung Selatan ini langsung turun dari kendaraannya. Nanang menilai kejadian itu tidak manusiawi karena tidak memuliakan KPM yang juga warga negara Indonesia.
“Kalau petugasnya kurang, tambah petugasnya. Jangan begini cara kalian. Ini nggak manusiawi namanya, mereka ini juga punya hak dilayani dengan baik,” kata Nanang kala itu.
Sebagai penyalur yang dipercaya oleh pemerintah Bupati Nanang menegaskan seharusnya pihak bank memberi pelayanan prima dan mengatasi persoalan yang timbul sehingga warga tidak membludak untuk mengurus pencairan PKH.