TANGGAMUS,LAMPUNGNEWSPAPER.COM– Aktivitas tambang pasir rakyat di Kecamatan Semaka menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanggamus yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Senin (6/7/2026).
Rapat tersebut membahas upaya penataan aktivitas penambangan pasir yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan ketentuan perizinan.
Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama DPRD, Polres, Kodim, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Daerah sepakat memperkuat koordinasi untuk merumuskan solusi terbaik terhadap aktivitas tambang pasir rakyat.
Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi meminta persoalan tersebut dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan perangkat daerah dan unsur Forkopimda. Menurutnya, aktivitas pengambilan pasir untuk kebutuhan pribadi perlu dibedakan dengan kegiatan yang bersifat komersial.
"Kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat, tetapi ada batasannya. Kalau sudah bersifat komersial tentu tidak bisa disamakan. Kita akan pelajari bersama agar ditemukan solusi yang tepat," ujar Saleh Asnawi.
Ia menambahkan, pengambilan pasir secara terbatas di permukaan sungai juga perlu dikaji karena dinilai dapat membantu mengurangi pendangkalan aliran Sungai Semaka, namun pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati meminta kajian segera dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan mempertimbangkan kewenangan perizinan yang berada di Pemerintah Provinsi Lampung sehingga kebijakan yang diambil tetap sesuai regulasi.
Selain membahas penataan tambang pasir, Rakor Forkopimda juga mengevaluasi sejumlah isu strategis lainnya, seperti keamanan dan ketertiban masyarakat, konflik lahan, pengawasan dana desa, pencegahan penyalahgunaan narkotika, penguatan wawasan kebangsaan, serta upaya menjaga stabilitas di Kabupaten Tanggamus.