Menanggapi usulan tersebut, Saptarini menyatakan Forum CSR Lampung akan menggandeng kalangan akademisi untuk menyusun pedoman pelaporan CSR yang lebih sederhana sebagai tahap awal, sehingga semakin banyak perusahaan terdorong menyusun laporan keberlanjutan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung, Endang, menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyusun _book plan_ yang memuat prioritas pembangunan kabupaten/kota berdasarkan RPJMD. Dokumen tersebut diharapkan menjadi referensi bagi perusahaan dalam merancang program CSR yang lebih tepat sasaran. Pemprov juga akan mengaktifkan kembali tim fasilitasi untuk membantu koordinasi pelaksanaan program CSR.
Forum juga merekomendasikan agar koordinasi CSR antara pemerintah dan perusahaan dilakukan melalui satu pintu di Bappeda sehingga pelaksanaan program menjadi lebih terintegrasi, efektif, dan berdampak terhadap pembangunan daerah.