LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kembali merombak jajaran pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemprov Lampung. Kali ini tiga pejabat Eselon II dirolling.
Ketiga pejabat yang dirolling yaitu
1. Meiry Harika Sari, S.STP., M.M. sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
2. Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M. sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.
3. Tina Malinda, S.Sos., M.M. sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah janji dipimpin langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Lampung, Rabu 16 Juli 2025.
Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Lampung tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 800.1.3.3/3553/VI.04/2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menekankan pentingnya peran birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan zaman.
"Hari ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan dan peluang. Saya yakin saudara-saudara siap berkontribusi mewujudkan pembangunan daerah yang membawa dampak nyata bagi masyarakat," ujar Mirza.
Gubernur mengingatkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari rencana di atas kertas, tetapi sejauh mana program benar-benar memberi manfaat langsung kepada rakyat. Menurutnya, birokrasi harus mampu mengubah kebijakan menjadi aksi nyata yang menghasilkan perubahan positif.
"Jabatan yang saudara-saudara emban bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang membutuhkan integritas, kemampuan, dan semangat untuk menciptakan perubahan," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi birokrasi di era digital. Gubernur mendorong jajaran untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi agar pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien.
"Beberapa daerah telah berhasil menerapkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Kita pun harus berani melangkah, beradaptasi, dan berpikir kreatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat," ujarnya.
Gubernur Mirza menegaskan, aparatur sipil negara harus menjadi pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Ia mengingatkan, masyarakat tidak ingin berhadapan dengan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit.
"Masyarakat butuh solusi, pelayanan yang sigap, mudah diakses, dan memahami kebutuhan mereka bahkan sebelum mereka bicara. Kunci keberhasilan kita adalah kepemimpinan yang kuat dan transformatif, dilakukan bersama tim yang solid," katanya.