LAMPUNGNEWSPAPER.COM--Polemik utang Rp1,8 triliun yang membebani keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menuai sorotan sejumlah pihak.
Munculnya beban hutang Rp1,8 Triliun di Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024 ini memunculkan tudingan antara Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan Mantan Pj Gubernur Lampung Samsudin.
Mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi membantah bahwa defisit anggaran Rp1,8 Triliun itu adalah warisan di eranya. Dia menilai hal itu terjadi di era Pj Gubernur Lampung Samsudin menjabat.
Samsudin pun membantah tudingan tersebut, menurut Samsudin dirinya mulai menjabat Pj Gubernur sejak Juni 2024, yang mana sudah pertengahan tahun, hingga tinggal melaksanakan perencanaan yang telah disusun. Jadi kalaupun defisit, ada perencanaan awal yang menurutnya salah.
BACA JUGA:Polemik Utang Pemprov Lampung Rp1,8 Triliun, Sekjen LLI: KPK Harus Turun
BACA JUGA:PT.SGC Diduga Rugikan Negara dan Masyarakat Komisi II DPR RI dan Pemprov Lampung Ambil Langkah Tegas
Adanya saling tuding mengenai warisan hutang Rp1,8 Triliun ini membuat Tokoh Lampung yang juga Mantan Ketua Komisi IV DPRD Lampung Periode 2009-2014 Darwin Ruslinur angkat bicara.
Politisi PDIP mengaku kaget dengan hutang warisan Rp1,8 Triliun yang harus ditanggung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.
"Sebagai politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan merasa kaget juga mendengar devisit anggaran sampai Rp 1,8 Triliun tersebut,"ujar Darwin.
Menurut, Darwin, adanya saling tuding antara Mantan Gubernur dengan mantan Pj Gubernur Lampung itu terasa aneh dan janggal.
"Mantan Pj gubernur dan mantan Gubernur Lampung Arinal saling tuding dengan defisit itu kan aneh. Karena ketika sebelum terjadinya defisit baik gubernur dalam hal ini ekskutif dan legislatif tentu sudah duduk bersama membahas arus fiskal,"kata dia.
Untuk meng-klirkan, persoalan hutang warisan Rp1,8 Triliun ini, Darwin menilai, perlu dilakukannya audit. Hal ini agar menjadi terang.
"Jadi kalau satu sama lain saling tuding, jelas ini ada masalah. Karena itu, menurut saya hutang atau devisit ini harus diaudit, bila perlu audit secara terbuka dan independen agar masyarakat tahu dan tidak menjadi isu liar,"tegasnya.
Dikatakan Darwin bahwa devisit anggaran hingga mencapai Rp1,8 Triliun itu cukup besar dan sudah melampaui ketentuan. Dan sudah tentu kondisi ini akan menyulitkan Gubernur Lampung saat ini Rahmat Mirzani Djausal untuk menata kembali arus kas dan pengelolaan fiskal daerah.
"Arus kas ini harus sesegera mungkin kembali ditata, termasuk sistem pengelolaannya,"pungkas Darwin.