METROLAMPUNGNEWSPAPER- Akademisi di Kota Metro angkat bicara mengenai isu “Perahu Kosong” yang beredar di tengah situasi politik, menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Metro 2024.
Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah (UM) Metro, Dr. Bambang Suhada, SE, M.Si menilai, isu soal Petahana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro, Wahdi-Qomaru mendapatkan restu dari parpol pengusung, namun tidak berikut para kadernya hanya sebatas masalah etika personal dalam berpolitik.
“Jadi, untuk etika politiknya saya kira apabila suatu partai politik itu katakanlah sudah punya kontrak, maka seluruh kader itu harus menempatkan diri untuk mendukung kontrak politik tersebut. Sebagai kader yang baik, seluruh kader dari partai politik itu harus mendukung keputusan partainya, itu etika yang harus dijaga,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Rabu, 18/9/2024.
Bambang menilai, jika benar terjadi ketidaksolidan antara keputusan parpol dengan kehendak kadernya, hal itu merupakan masalah ketidakpuasan belaka.
“Ya jadi, apabila masih ada anggota partai yang tidak mengikuti kontrak politik daripada partainya, maka itu saya kira adalah suatu keputusan yang sangat pribadi. Menurut saya, itu ada suatu ketidakpuasan saja sebenarnya,” bebernya.
BACA JUGA:Polda Lampung Identifikasi 72 TPS Sangat Rawan dalam Pilkada 2024 di 5 Kabupaten
“Tapi secara etika dalam berpolitik, saya kira semua anggota partai itu harusnya bersedia mengikuti apapun keputusan partai politiknya. Termasuk kontrak yang sudah dibangun untuk mengusung salah satu paslon,” tandasnya. (MRC)