IWO: Presiden Harus Tutup Bandara Ilegal di Morowali dan Usut Pejabat Negara Yang Miliki Saham di IMIP

JAKARTA, LAMPUNGNEWSPAPER - Temuan adanya bandara pribadi (private) yang beroperasi secara ilegal di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), sontak membuat geger seluruh rakyat Indonesia.

Apalagi sebelumnya Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin secara tegas mengatakan "Tidak boleh ada Republik di dalam Republik".

Terkait hal ini, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira mengaku tidak begitu kaget adanya bandara yang beroperasi secara ilegal di wilayah yang memiliki salah satu tambang terbesar di tanah air.

"Karena sejak awal, tanpa kita sadari, sinyal itu memang sudah disampaikan oleh berbagai pihak lewat berbagai kesempatan, termasuk oleh Presiden Prabowo sendiri saat mengikuti kontestasi Pilpres di tahun 2019 ketika melawan Jokowi.

"Tidak mungkin Pak Prabowo menyampaikan tentang kebocoran pendapatan negara jika beliau tidak memiliki data valid. Tapi mungkin ketika itu eranya berbeda, sehingga tekanan politik dari kubu lawan membuatnya tidak bisa berbuat banyak," sebut Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, temuan adanya bandara ilegal ini jelas ancaman nyata bagi kedaulatan negara yang harus cepat dihentikan.

"Pak Prabowo dengan rasa nasionalismenya yang tidak perlu diragukan lagi, saya rasa bakal bertindak tegas untuk segera menutup bandara yang jelas-jelas menjadi ancaman bagi negara ini," ujarnya.

Di samping itu, berdasarkan hasil investigasi IWO, terindikasi ada pejabat tinggi negara di lingkungan Executive yang memiliki saham di IMIP.

"Dengan perangkat negara yang ada baik kepolisian, kejaksaan, BIN, BAIS hingga KPK, kami rasa sudah sepatutnya Presiden juga mengusut tuntas siapa pejabat tinggi negara yang ikut bermain didalam bisnis hitam ini," tegasnya.

Selain itu juga, Yudhis meyakini bukan hanya terjadi kebocoran pendapatan negara akibat tidak adanya perangkat negara yang ada di bandara untuk mengatur regulasi apapun, termasuk pendapatan dari sektor tambang, tapi diduga kuat banyak kejahatan lain yang dilakukan di bandara tersebut.

"Penyelundupan narkoba dalam jumlah besar dan tindak pidana penjualan orang (TPPO) juga sangat memungkinkan terjadi secara masif. Karena temuan kami, khusus untuk narkoba, dulu di Morowali tidak begitu besar jumlahnya, tapi sekarang narkoba beredar bebas disana. Hal ini mungkin bisa juga jadi perhatian Kementerian Imigrasi,Polri, BNN dan Bea Cukai," sebutnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) adalah perusahaan konsorsium yang terdiri dari Shanghai Decent Investment Group (49,69%), PT Sulawesi Mining Investment (25%), dan PT Bintang Delapan Investama (25,31%). PT IMIP sendiri merupakan hasil kerja sama antara Bintang Delapan Group dari Indonesia dan Tsingshan Steel Group dari Tiongkok

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan ada bandara di Indonesia yang tak memiliki perangkat negara sama sekali.Keberadaan bandara itu membuat kedaulatan ekonomi RI menjadi rawan. 

Hal itu disampaikan Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah Kamis (20/11).

Sumber: