William Mamora dan Riuh Polemik Pinjaman PT SMI: “Sebagai Kawan, Kami Harus Saling Mengingatkan”

SORE itu, sambungan video WhatsApp menghubungkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Utara, William Mamora, dengan sejumlah pertanyaan yang sejak beberapa hari terakhir berputar di ruang publik. Polemik mengenai rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus bergulir, memunculkan beragam tafsir politik di tengah masyarakat.

Namun bagi William, persoalan itu seharusnya tidak dipahami sebatas judul pemberitaan atau potongan narasi yang beredar di media sosial. Ia memilih berbicara mengenai substansi: tentang jalan rusak, aspirasi masyarakat desa, hingga tanggung jawab moral seorang wakil rakyat.

Dalam percakapan yang berlangsung tenang, William lebih dulu menyampaikan apresiasinya kepada Ketua DPD Partai NasDem dan Ketua DPD PAN Lampung Utara. Menurutnya, kedua tokoh politik tersebut menunjukkan sikap yang dewasa dengan melihat persoalan secara utuh.

“Saya mengapresiasi sikap Ketua NasDem dan Ketua PAN. Mereka fokus pada substansi persoalan, yakni hal-hal yang menjadi catatan dan masukan sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan nantinya,” ujarnya, baru-baru ini.

Di tengah suhu politik yang mudah memanas, William menilai sikap itu penting untuk menjaga suasana tetap kondusif. Ia menyebut pernyataan kedua pimpinan partai tersebut objektif dan tidak memperkeruh keadaan.

“Pernyataan mereka teduh, sehingga suasana tetap guyub,” katanya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Lampung Utara yang membidangi infrastruktur, William mengaku merasa berkewajiban menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan yang akan dibiayai melalui pinjaman PT SMI tersebut.

Ia bercerita, dalam sebuah rapat pimpinan yang dihadiri unsur pimpinan DPRD, para ketua fraksi, Sekretaris Daerah, dan jajaran pemerintah daerah, dirinya sempat mempertanyakan kemungkinan perubahan lokasi pembangunan dari 17 ruas jalan yang telah direncanakan.

Bukan tanpa alasan. Menurut William, banyak kepala desa dan tokoh masyarakat datang menyampaikan harapan agar wilayah mereka juga mendapatkan perhatian pembangunan.

“Saya hanya meminta agar dilakukan kaji ulang terhadap locus pembangunan apabila masukan dan aspirasi yang berkembang di fraksi-fraksi sama sekali tidak dipertimbangkan,” ujarnya.

Baginya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Di balik setiap ruas jalan yang rusak, ada aktivitas ekonomi warga yang terhambat, hasil pertanian yang sulit diangkut, hingga akses pendidikan dan kesehatan yang terganggu.

Selama ini, kata dia, alasan keterbatasan anggaran selalu menjadi penghalang utama perbaikan infrastruktur. Karena itu, ketika muncul rencana pinjaman untuk pembangunan jalan, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selama ini menunggu.

“Selama ini persoalannya tidak ada anggaran karena efisiensi. Sekarang ada rencana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, maka saya merasa perlu memperjuangkan lokasi yang menjadi aspirasi masyarakat. Ada beban moral yang harus saya jalankan,” tegasnya.

William bukan hanya politisi. Ia juga dikenal berlatar belakang advokat dan menjabat Sekretaris DPC PERADI Kotabumi. Latar belakang hukum itu, menurutnya, membuat dirinya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, terlebih sebagai Ketua Fraksi Gerindra.

Sumber: