Sunyi di Pasar Dekon dan Suara Lantang dari Kursi Parlemen

KOTABUMI, LAMPUNGNEWSPAPER – Di sudut Pasar Dekon, Lampung Utara, seorang pedagang hanya bisa menatap tumpukan barang dagangannya yang kian berdebu. Sejak proyek renovasi Pasar dimulai namun tak kunjung usai, langkah kaki pembeli kian jarang terdengar. Omzet terjun bebas, dan bagi sebagian kawan sejawatnya, gulung tikar menjadi satu-satunya jalan keluar yang tersisa.

Pemandangan lesu di akar rumput inilah yang kemudian dibawa William Mamora ke ruang-ruang rapat DPRD Lampung Utara. Ketua Fraksi Gerindra Lampung Utara itu tidak sedang sekadar bicara angka atau prosedur birokrasi; ia bicara tentang beban moral yang dipikulnya setiap kali kembali ke daerah pemilihan.

“Kami memiliki tanggung jawab moral kepada konstituen. Seolah-olah kami tidak pernah bekerja menyampaikan aspirasi rakyat,” ujar William dengan nada getir, Senin, 11 Mei 2026.

Bagi William dan Fraksi Gerindra, rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara untuk mengajukan pinjaman daerah terasa seperti melangkah di atas tanah yang belum padat.

Perencanaan pembangunan yang disusun pemerintah daerah dinilai belum matang, bahkan cenderung menutup telinga dari suara-suara yang muncul di akar rumput.

William mempertanyakan esensi dari berbagai ritual birokrasi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Baginya, jika suara anggota dewan yang membawa mandat rakyat hanya berakhir di atas kertas tanpa realisasi, maka kemitraan strategis antara eksekutif dan legislatif hanyalah slogan kosong.

 

"Untuk apa ada rapat-rapat itu jika aspirasi yang disampaikan tidak pernah didengar? Infrastruktur dan kebutuhan masyarakat selama ini kerap disampaikan, namun jarang jadi prioritas," tegasnya.

Kritik William tidak berhenti pada urusan pasar. Ia menunjuk tumpukan sampah yang mulai tak tertangani dengan baik di sudut-sudut kota sebagai bukti nyata lemahnya komitmen perencanaan.

Kurangnya armada pengangkut sampah menjadi alasan klasik yang seharusnya sudah bisa dimitigasi sejak jauh hari.

Namun, yang paling mengganjal adalah nasib Pasar Dekon. Proyek yang diprediksi sulit rampung tahun ini tersebut telah menjadi beban ekonomi bagi warga.

Ketidakpastian jadwal penyelesaian pembangunan membuat para pedagang berada dalam posisi "hidup segan, mati tak mau".

Atas dasar tumpukan persoalan itulah, Fraksi Gerindra secara resmi meminta empat pimpinan DPRD Lampung Utara untuk menarik napas dalam-dalam dan meninjau kembali rencana persetujuan pinjaman Pemkab.

Sumber: