IPR Ingatkan Janji Presiden Rp13 Triliun Untuk Renovasi 8.000 Sekolah: Jangan Abaikan Siswa di Sekolah Negeri

JAKARTA, LAMPUNGNEWSPAPER - Indonesia Policy Review (IPR) mengingatkan janji Presiden Prabowo untuk renovasi 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Terutama sekolah-sekolah di daerah-daerah  Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Hal ini disampaikan Founder Indonesia Policy Review (IPR), Alіza Gunado, ST kepada pers di Jakarta, Senin (3/11).

"Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sudah on the track. Jangan lupa memperbaiki 8.000 sekolah di daerah (3 T) yang jauh dari pembangunan, yang secara geografis terletak di bagian terdepan atau terluar Indonesia, dan seringkali mengalami keterbatasan akses karena kondisi geografis yang sulit," ujarnya.

Aliza mengingatkan bahwa 8.000 ribuan sekolah itu membutuhkan perbaikan dan penambahan ruang kelas dan bangku belajar agar bisa lebih banyak menampung siswa.

"Masih banyak keluhan para siswa ditolak bersekolah karena sekolah sudah penuh tidak ada ruang kelas dan bangku belajar. Hari gini alasan itu sangat absurd," ujarnya.

Alasan itu yang bertahun-tahun menurutnya melahirkan percaloan bangku sekolah, sehingga yang punya uanglah yang mendominasi di sekolah negeri. 

"Padahal sekolah negeri adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan  semua anak usia sekolah bisa bersekolah secara gratis. Sedangkan anak dari keluarga mampu sebenarnya bisa memilih bersekolah di sekolah swasta," ujarnya.

Ia menegaskan, perbedaan sekolah negeri yang berfungsi memastikan semua anak bisa bersekolah terutama yang miskin dan tidak mampu. Sedangkan sekolah swasta pasti bisnis dan komersial yang hanya bisa dijangkau oleh keluarga yang mampu.

"Saat ini, karena kekurangan kelas dan bangku, anak dari keluarga miskin dan tidak mampu di arahkan untuk masuk sekolah swasta berdasarkan subsidi pemerintah. Artinya, sekolah swasta dibayar oleh pemerintah. 

"Padahal kalau anggaran pemerintah dipakai untuk memperbanyak ruang kelas dan bangku belajar, pemerintah tidak perlu mengalokasikan subsidi untuk sekolah swasta, karena mereka bisnis pendidikan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai uang sebesar Rp13 triliun bisa digunakan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, seperti renovasi 8.000 sekolah.

Hal itu dikatakan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10) lalu.

"Rp13 triliun ini kita (pakai) untuk memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih," tegas Presiden.

Aliza Gunado mengingatkan agar Presiden Prabowo memastikan agar alokasi dana Rp 13 triliun itu untuk perbaikan dan penambahan kelas dan bangku di 8.000 sekolah-sekolah negeri, bukan ke sekolah swasta yang berbisnis pendidikan.

Sumber: